OTT KPK di Amuntai Kalsel disebut-sebut menjaring sejumlah pejabat kejaksaan, dan pemerintah setempat. Faktanya, sampai malam ini kebenaran tersebut belum terverifikasi.
EKSPOSKALTIM, Banjarmasin - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK kabarnya berlangsung di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Kamis (18/12/2025). Informasi awal menyebut dugaan keterlibatan sejumlah jaksa hingga pegawai Dinas Pendidikan (Disdik), meski belum ada keterangan resmi dari KPK.
Sejumlah jaksa yang terjaring operasi senyap KPK diduga adalah pejabat struktural asal Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto hanya memberikan respons singkat. “Sabar,” ujarnya, Kamis sore, 18 Desember 2025, dikutip dari RMOL.id.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan Ekspos kepada Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan tanggapan. Konfirmasi serupa kepada pihak Kejaksaan Agung juga belum memperoleh respons.
Kabar OTT KPK ini dengan cepat menyebar di kalangan warga Kota Amuntai. Informasi yang beredar melalui pesan berantai dan grup WhatsApp menyebut dugaan operasi KPK turut menyasar Dinas Pendidikan HSU. Namun sekali lagi, seluruh informasi tersebut masih bersifat simpang siur dan belum terverifikasi.
Sejumlah warga juga sempat melihat aktivitas petugas di Kantor Kejaksaan Negeri HSU dengan pengawalan aparat keamanan. Aktivitas tersebut menarik perhatian publik dan memicu spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Humas Polres Hulu Sungai Utara Iptu Asep Hudzainur membenarkan adanya peminjaman ruangan oleh KPK di Mapolres HSU untuk keperluan pemeriksaan.
“Iya benar, ada dari pihak KPK meminjam ruangan untuk keperluan pemeriksaan,” kata Asep dikonfirmasi, Kamis petang, dikutip dari ANTARA.
Namun ia mengaku tidak mengetahui siapa saja yang diperiksa maupun jumlah orang yang dibawa KPK. “Pemeriksaan tertutup. Itu semua kewenangan KPK. Kami tidak mengetahuinya,” jelasnya.
Sebagai catatan, OTT KPK bukan kali pertama terjadi di Kabupaten HSU. Pada periode sebelumnya, operasi serupa pernah menjerat sejumlah pejabat daerah setempat, di antaranya mendiang Bupati HSU periode sebelumnya, Abdul Wahid.



