EKSPOSKALTIM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keprihatinan atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan. Hanya hitungan hari, KPK menggelar operasi senyap di Banten, Bekasi, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.  

“Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena ternyata tindak pidana korupsi masih banyak terjadi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/12). 

Keprihatinan KPK bertambah karena sejumlah OTT tersebut justru melibatkan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Menurut Budi, pihak-pihak yang ditangkap adalah mereka yang diberi amanah dan kewenangan untuk melayani masyarakat.

“Dari tiga kegiatan tertangkap tangan ini, pihak-pihak yang diduga terlibat adalah penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum. Mereka adalah pihak-pihak yang diberikan amanah dan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tentunya dalam setiap tindak pidana korupsi itu maka yang dirugikan adalah masyarakat,” katanya.

BACA JUGA OTT KPK di Amuntai Kalsel Terkait Pemerasan, Ratusan Juta Diamankan

Atas kondisi tersebut, Budi menegaskan upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial dan tetap membutuhkan kerja kolektif dari seluruh pihak. “KPK juga tidak hanya berhenti pada upaya represif saja. KPK tentu nanti akan melakukan integrasi pada upaya-upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi,” ujarnya.

Sepanjang Desember 2025, dikutip dari ANTARA, KPK mencatat telah melakukan tiga OTT berturut-turut. OTT kesembilan dilakukan pada 17–18 Desember 2025 di Tangerang. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap seorang jaksa, dua pengacara, serta enam pihak swasta, dan menyita uang tunai Rp900 juta.

OTT kesepuluh digelar pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Sementara OTT kesebelas dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal yang sama. Enam orang ditangkap, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto.