EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kegiatan studi tiru Pemerintah Desa Giripurwa, Penajam Paser Utara (PPU) ke Desa Penglipuran, Bali, pada 23-26 Oktober 2025, memicu amarah warga. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp500 juta untuk memberangkatkan 48 orang diprotes karena dinilai tidak transparan dan jauh melampaui batasan peserta yang diatur.
Aliansi Giripurwa Peduli menilai kegiatan itu penuh penyimpangan. “Perbup hanya mengatur dua orang, yaitu undangan dan pendamping. Ini 48 orang, dan informasi yang kami dapat, mereka cuma lihat-lihat saja. Uang ADD kan mestinya jelas penggunaannya, tidak boleh sembarangan seperti ini,” tegas Bodro Lukito, (11/12)
Warga menyusun tujuh tuntutan, termasuk melaporkan pemerintah desa ke Inspektorat Kabupaten. “Langkah kami ke Inspektorat, minta ditindak, Pak Habi harus mundur, kembalikan uang, dan dihukum,” ucap Bodro.
Bodro yang juga anggota BPD mengaku tidak pernah menerima rincian anggaran atau daftar peserta sebelum keberangkatan. “Apakah tahu uang itu dipakai studi tiru? Saya tahu ada program itu. Awal keberangkatan dan masalah jumlahnya saya tidak tahu, tidak juga diberi tahu,” kata Bodro.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi penggunaan aset desa, mulai dari penyewaan mobil operasional sampai proyek kolam ikan BUMDes yang memakai tanah pribadi. “Kalau mobil tidak ada koordinasi, mestinya ini musyawarah,” ujarnya. Ironisnya, tiga anggota BPD ikut dalam rombongan studi tiru tersebut.
Sudah Direncanakan
Kepala Desa Giripurwa, Habi Rudianto, menepis semua protes. Ia menyebut studi tiru ke Bali sudah direncanakan enam bulan sebelumnya dan dibiayai dari SILPA tahun lalu, bukan ADD murni.
“Tidak mungkin anggaran pembangunan digunakan. Sudah direncanakan sejak awal, bahkan ini sudah tertunda-tunda. 48 orang itu memang sudah terkumpul, jadi tidak ada itu masalah,” tegas Habi.
Ia menyatakan kegiatan itu untuk persiapan lomba kebersihan tingkat provinsi dan melibatkan semua elemen warga.
Habi juga membantah tudingan lain. Soal sewa mobil dinas, ia menyebut itu upaya menambah pemasukan desa. Soal kantor libur, ia membantah. Menurutnya, polemik ini dipicu ketidaksukaan segelintir orang. “Saya pikir ini tidak suka saja, ketidaksukaan saja,” pungkasnya.
Ketua BPD Giripurwa, Budi Supoyo, mengaku tahu ada program studi tiru ke Bali, tetapi tidak mendapat rincian apa pun soal jumlah peserta, waktu keberangkatan, atau penggunaan anggarannya.
“Yang saya tahu, ada program itu. Tapi awal keberangkatan dan jumlah pesertanya saya tidak tahu,” ujarnya. Ia juga membenarkan tiga anggota BPD ikut dalam kegiatan tersebut dan menyebut dirinya tidak pernah ikut kegiatan luar daerah selama dua tahun terakhir.
Budi menegaskan bahwa BPD hanya mengetahui adanya pos kegiatan dalam perencanaan anggaran desa, bukan detailnya. “Kalau diberi tahu, pasti kami bisa memberi pandangan,” kata dia. Ia mengaku sering mengingatkan pemerintah desa agar setiap rencana kegiatan disampaikan secara terbuka, meski praktik itu, menurutnya, tidak pernah berjalan mulus.
.jpeg)
.jpeg)
