Studi tiru ke Bali yang dibiayai dana desa bikin warga Giripurwa geram. Isunya sampai ke telinga Bupati Penajam. Inspektorat pun diturunkan untuk menguliti penggunaan anggaran yang dipersoalkan.
EKSPOSKALTIM, Penajam – Kegaduhan akibat studi tiru Pemerintah Desa Giripurwa ke Bali akhirnya sampai ke telinga Bupati Penajam Paser Utara, Mudiyat Noor. Ia langsung memerintahkan Inspektorat Daerah turun tangan melakukan pendalaman.
“Sudah, saya minta inspektorat daerah untuk melakukan pendalaman sebagai tindaklanjut,” jelas Mudiyat saat dihubungi media ini, Sabtu (13/12).
Mudiyat belum berbicara lebih jauh soal langkah lanjutan. Ia memilih menunggu hasil pemeriksaan inspektorat. "Masih dalam proses," singkatnya.
Polemik ini bermula dari kegiatan studi tiru Pemerintah Desa Giripurwa ke Desa Penglipuran, Bali, pada 23–26 Oktober 2025. Kegiatan itu memicu kemarahan warga setelah diketahui menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp500 juta untuk memberangkatkan 48 orang.
Jumlah peserta tersebut dipersoalkan karena dinilai jauh melampaui ketentuan dan tidak disampaikan secara transparan kepada warga.Aliansi Giripurwa Peduli menilai kegiatan itu sarat penyimpangan. Mereka menyoroti jumlah peserta dan minimnya manfaat kegiatan.
“Perbup hanya mengatur dua orang, yaitu undangan dan pendamping. Ini 48 orang, dan informasi yang kami dapat, mereka cuma lihat-lihat saja. Uang ADD kan mestinya jelas penggunaannya, tidak boleh sembarangan seperti ini,” tegas Bodro Lukito, (11/12).
Warga kemudian menyusun tujuh tuntutan. Salah satunya melaporkan pemerintah desa ke Inspektorat Kabupaten.
“Langkah kami ke Inspektorat, minta ditindak, Pak Habi harus mundur, kembalikan uang, dan dihukum,” ucap Bodro.
Bodro yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengaku tidak pernah menerima rincian anggaran maupun daftar peserta sebelum keberangkatan.
“Apakah tahu uang itu dipakai studi tiru? Saya tahu ada program itu. Awal keberangkatan dan masalah jumlahnya saya tidak tahu, tidak juga diberi tahu,” kata Bodro.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi penggunaan aset desa. Mulai dari penyewaan mobil operasional hingga proyek kolam ikan BUMDes yang menggunakan tanah pribadi.
“Kalau mobil tidak ada koordinasi, mestinya ini musyawarah,” ujarnya. Ironisnya, tiga anggota BPD justru ikut dalam rombongan studi tiru tersebut.
Sudah Direncanakan
Kepala Desa Giripurwa, Habi Rudianto, membantah seluruh tudingan. Ia menyebut studi tiru ke Bali sudah direncanakan sejak enam bulan lalu dan dibiayai dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, bukan dari ADD murni.
“Tidak mungkin anggaran pembangunan digunakan. Sudah direncanakan sejak awal, bahkan ini sudah tertunda-tunda. 48 orang itu memang sudah terkumpul, jadi tidak ada itu masalah,” tegas Habi.
Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan untuk persiapan lomba kebersihan tingkat provinsi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa.
Habi juga membantah tudingan lain. Soal penyewaan mobil dinas desa, ia menyebut langkah itu justru untuk menambah pemasukan desa. Soal kantor desa yang disebut libur, ia juga membantah.
Ia menilai polemik ini muncul karena ketidaksukaan sejumlah pihak.“Saya pikir ini tidak suka saja, ketidaksukaan saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua BPD Giripurwa, Budi Supoyo, mengaku mengetahui adanya program studi tiru ke Bali, tetapi tidak pernah menerima rincian jumlah peserta, jadwal keberangkatan, maupun penggunaan anggarannya.
“Yang saya tahu, ada program itu. Tapi awal keberangkatan dan jumlah pesertanya saya tidak tahu,” ujarnya.
Ia membenarkan tiga anggota BPD ikut dalam kegiatan tersebut dan menyebut dirinya tidak pernah mengikuti kegiatan luar daerah selama dua tahun terakhir.
Budi menegaskan, BPD hanya mengetahui adanya pos kegiatan dalam perencanaan anggaran desa, bukan detail pelaksanaannya. “Kalau diberi tahu, pasti kami bisa memberi pandangan,” kata dia.
Ia mengaku kerap mengingatkan pemerintah desa agar rencana kegiatan disampaikan secara terbuka kepada BPD dan warga, meski praktik itu, menurutnya, jarang berjalan mulus.
.jpeg)
.jpeg)
