EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat memicu protes keras dari Kalimantan Timur (Kaltim). Daerah yang setiap tahun menyumbang 800 hingga 1.000 triliun rupiah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional itu merasa perlakuan fiskal yang diterima tidak sebanding dengan kontribusi besar yang diberikan.

Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menegaskan bahwa DBH adalah hak daerah, bukan “hadiah” dari pusat. Ia mencontohkan bagaimana 200 tongkang batu bara melintas setiap hari di Sungai Mahakam. Berdasarkan riset WALHI, potensi pendapatan Kaltim dari aktivitas tersebut bisa mencapai 2,1 triliun rupiah per hari.

“Kontribusi Kaltim itu luar biasa, tapi yang kembali hanya secuil,” kata Purwadi, saat audiensi dengan DPR RI, baru tadi.

Menurutnya, jumlah penduduk yang kecil tidak lantas membuat kebutuhan fiskal menjadi rendah. Kondisi geografis Kaltim yang terpecah dan sulit terhubung membuat pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan dana besar. Dari Samarinda ke Kutai Barat, ke Mahakam Ulu, Kutim, hingga perbatasan Kalimantan Utara, akses antarwilayah masih menjadi tantangan lama.

BACA JUGA Tak Adil DBH Kaltim Dipangkas, Ekonom: Warga Menanggung Luka Ekologis yang Tak Pernah Sembuh

Purwadi mengkritik kebijakan pemangkasan transfer daerah yang dinilainya tidak memiliki alasan jelas. Ia mengaku pernah menyampaikan unek-unek itu ketika menjadi pembicara dalam seminar bersama perwakilan Kementerian Keuangan.

“Presiden dan kementerian punya perangkat lengkap. Kepala daerah? Dikasih senjata pistol mainan karet,” ujarnya menyindir.

Ia menilai pemotongan transfer daerah di era sekarang jauh lebih ekstrem dibanding masa sebelumnya, termasuk masa pandemi.

Purwadi juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut sebagian dana transfer disalahgunakan oleh daerah. Menurutnya, jika memang ada data, pemerintah pusat wajib membukanya ke publik.

Dalam forum yang sama, Purwadi menyebut ada penjelasan bahwa meski DBH dipangkas, daerah masih bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan dana APBN melalui kementerian. Ia menyebut pola itu membuat daerah seperti “mengemis” kepada pusat dan menjadikannya bertentangan dengan semangat otonomi.

BACA JUGA Menteri LH Respons Darurat 1.700 Lubang Tambang di Kaltim

Ia turut menyinggung dominasi BUMN dalam proyek-proyek besar, sementara daerah tidak banyak terlibat. “Itu uang masuk kantong kanan, keluar kantong kiri,” ucapnya.

Selain persoalan fiskal, Purwadi menyoroti dampak lingkungan yang ditanggung Kaltim: banjir, longsor, tambang ilegal, dan tragedi 54 korban meninggal di lubang bekas tambang.

“Ini nyawa manusia, bukan ayam,” tegasnya.

Ia menyebut masyarakat Samarinda bahkan masih harus membeli air untuk kebutuhan dasar karena kualitas air Sungai Mahakam kian memburuk.

Meski Ibu Kota Nusantara berada di Kaltim, Purwadi menilai dampak ekonominya bagi 10 kabupaten/kota belum signifikan. Berdasarkan BPS Kaltim, kontribusi terbesar IKN saat ini masih sebatas sektor konstruksi.

“Uang besar itu berputar di pusat. Penduduk kita cuma empat juta, harusnya makmur. Tapi siapa yang pegang duitnya?” ucapnya.

Purwadi menilai APBN tidak akan goyah hanya karena mempertahankan DBH Kaltim sebesar 5–7 triliun. Ia bahkan menantang pemerintah untuk lebih serius memburu bandar judi online yang perputaran uangnya ditaksir mencapai seribu triliun rupiah.

Selain itu, ia meminta perhatian terhadap korupsi besar dan pasar gelap tambang ilegal yang merugikan negara hingga ribuan triliun. “Jangan sampai karena pemerintah pusat butuh dana untuk proyek besar, daerah yang jadi korban. Jangan jadikan Kaltim anak tiri,” tutupnya.

BACA JUGA JATAM: Daratan Kaltim Kalah dari Izin Tambang, Skenario Bencana Mengintai

Daerah-daerah terpencil seperti Mahakam Ulu masih terpisah oleh infrastruktur yang minim, sehingga kebutuhan dasar publik membutuhkan biaya besar. Purwadi menilai kondisi ini kontras dengan besarnya kontribusi ekonomi Kaltim terhadap negara.

Purwadi pun menantang para legislator DPR RI maupun Menteri Purbaya untuk menengok langsung kondisi warga di ujung Kalimantan Timur, seperti halnya di Mahakam Ulu.

"Kita ajak Pak Menteri Keuangan dan para anggota Dewan tinggal 1 bulan di kaltim, atau setidaknya 1 sampai 2 hari ke Mahakam Ulu," jelas Purwadi.

Sebelumnya, Komisi XI DPR menerima audiensi Forum Aksi Rakyat Kaltim dan memastikan aspirasi tersebut akan dibawa kepada Menteri Keuangan. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menata fiskal nasional akibat defisit APBN, namun ia menjamin aspirasi Kaltim masuk dalam pengawasan politik DPR.