Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga lebih dari 70 persen membuat Kaltim terpukul, meski provinsi ini menyumbang ratusan triliun ke perekonomian nasional setiap tahun dan menanggung langsung kerusakan lingkungan, infrastruktur rapuh, serta beban sosial dari eksploitasi sumber daya alam.
.jpeg)
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Pemangkasan dana bagi hasil (DBH) membuat Kalimantan Timur merasakan ketimpangan besar. Setiap tahun Kaltim menyumbang sekitar 800 sampai 1.000 triliun ke PDRB nasional, hampir 60 persen dari APBN.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menegaskan bahwa Kaltim harus menolak pemangkasan tersebut. Menurutnya DBH adalah hak daerah, bukan hadiah dari negara. Ia menyebut setiap hari ada 200 tongkang batu bara lewat Sungai Mahakam. Riset Walhi menunjukkan pendapatan Kaltim bisa mencapai 2,1 triliun per hari. Data BPS juga mencatat kontribusi PDRB Kaltim mencapai ratusan triliun per tahun, tetapi hanya sedikit yang kembali ke sepuluh kabupaten dan kota.
“Hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang kita dapat hari ini,” ujarnya Purwadi saat beraudiensi dengan DPR RI, baru tadi.
Purwadi menjelaskan jumlah penduduk Kaltim memang sekitar 4 juta jiwa, tetapi konektivitas antardaerah sangat rumit. Wilayah tersebar dan infrastruktur saling terputus.
Membangun kebutuhan dasar publik membutuhkan biaya besar. Ia kemudian menceritakan pengalamannya dalam seminar internasional di Balikpapan. Ia mengibaratkan presiden dan kementerian punya perangkat lengkap untuk menjalankan proyek besar seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan IKN.
"Sebaliknya kepala daerah ingin menjalankan visi-misi tetapi sumber pendanaan justru dipotong," jelasnya.
Menurutnya, sejak era Sri Mulyani sampai masa pandemi, belum pernah ada pemotongan transfer daerah sekeras saat ini. Ia menyebut alasan pemangkasan juga tidak jelas. Ia bahkan mengibaratkan kepala daerah sebagai petarung yang hanya diberi pistol mainan. Situasi ini ia anggap sebagai bentuk penyanderaan dan ketidakadilan yang harus disampaikan kepada wakil rakyat.
“Yang saya dengar clear di media, beliau sampaikan transfer daerah selama ini sebagian dikorupsi oleh daerah-daerah. Ini kan dalam tanda kutip, Beliau harus sampaikan datanya seperti apa,” tegas Purwadi.
Narasumber dalam seminar itu juga menyebut kementerian pusat akan memberi dana melalui APBN walaupun DBH dipangkas. Artinya daerah harus mengusulkan proposal ke pusat. Ia menganggap keadaan itu membuat daerah seperti mengemis. Menurutnya pemberdayaan ekonomi lokal tidak berjalan karena ekonomi hanya berputar pada kontraktor daerah.
“Lalu saya tanya, ‘Pak, yang ngerjain project siapa?’ BUMN. Dananya dari mana? Dari Danantara. Saya bilang, istilahnya orang ekonomi itu namanya masuk kantong kanan, keluar kantong kiri,” ucapnya.
Purwadi juga menyoroti kerusakan lingkungan di Kaltim seperti banjir, longsor, tambang ilegal, dan 54 korban meninggal di lubang tambang. “Ini nyawa manusia, bukan ayam,” tegasnya. Ia mengatakan warga Samarinda bahkan harus membeli air untuk kebutuhan MCK karena air Sungai Mahakam yang disedot PDAM sering bercampur lumpur, cacing, dan kotoran. Ia menilai kondisi ini memalukan bagi negara yang sudah merdeka hampir delapan dekade.
“Jadi ini yang harus kita sampaikan. NKRI harga mati katanya. Tapi hari ini kan NKRI seolah-olah miripnya para kapitalis, dan oligarki, Kaltim hanya kebagian cuci piring,” ujarnya.
Ia menyinggung tingginya PDRB dan pendapatan per kapita Kaltim yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga karena kekayaan alam dikuasai perusahaan besar yang sebagian dimiliki orang luar daerah. Masyarakat hanya menjadi penonton atas kerusakan. Ia mengatakan keberadaan IKN belum memberi dampak berarti untuk sepuluh daerah di Kaltim. Kontribusi IKN pada ekonomi daerah masih sebatas konstruksi.
“Siapa yang pegang duit itu? Kan jumlah uang yang ada di Bank Indonesia dibagi jumlah penduduk, pasti kaya raya orang Kaltim, karena jumlah uang yang ada di Bank Indonesia dibagi jumlah penduduk. Kita penduduknya 4 juta. Beda dengan di daerah Indonesia Barat,” jelas Purwadi.
“Di dalam data BPS Kaltim, sumbangan dari pembangunan IKN hanya konstruksi, yang lainnya belum. Jadi yang kami inginkan hanya bagaimana ketidakadilan ini bisa diselaraskan,” tambahnya.
Ia menilai APBN tidak akan goyah hanya karena DBH Kaltim dipotong 5 sampai 7 triliun. Ia juga menantang Menteri Keuangan untuk menangkap bandar judi online yang perputaran uangnya mencapai seribu triliun, setara beban pokok pinjaman negara.
Menurutnya APBN mencapai 3.600 triliun dengan pokok utang 1.100 triliun dan bunga 501 triliun. “Itu bandar judi sudah 1.000 triliun peredarannya, tapi yang ditangkap anak-anak kecil yang main judi online. Bandarnya ke mana? Uangnya di Bali, bandarnya kan di luar negeri,” ujarnya.
Ia juga menantang penindakan tegas terhadap korupsi yang merugikan negara hingga 3.000 triliun. Ia menyoroti pasar gelap batu bara. Riset JATAM Kaltim menunjukkan satu lokasi tambang ilegal dengan satu alat bisa mengubah modal 150 juta menjadi 850 juta. Tingginya harga dolar pada 2022 membuat ekspor batu bara makin besar dan mendorong bisnis ilegal masuk ke pasar gelap.
“Harusnya itu yang diteropong oleh pejabat-pejabat kita untuk meningkatkan pendapatan Negara selain memperbaiki kinerja BUMN,” tegasnya.
Ia berharap proyek besar pemerintah tidak menjadikan daerah sebagai korban. Hubungan APBN dan APBD ia ibaratkan sebagai hubungan ibu dan anak. “Jangan sampai hubungan ini menjadikan Kaltim sebagai anak tiri,” tutupnya.
Kritik Fraksi FKB
Di kesempatan berbeda, kritik juga datang dari DPR. Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Syafruddin, mengecam keras pemotongan TKD untuk Kaltim yang mencapai 73 persen. Ia menyebut pemangkasan itu jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain yang hanya 25 sampai 30 persen. Ia menilai kebijakan itu tidak adil, tidak konsisten, dan tidak transparan.
"Memang banyak mekanisme dan SOP yang tidak jelas di Kementerian Keuangan itu, terutama SOP tentang dana transfer ke daerah," ujar Syafruddin, seperti dilihat dari Youtube TV Parlemen.
Menurutnya pola penentuan anggaran terkesan semena-mena. “Kalau kasarnya itu kita istilahkan, mereka semau-maunya, enggak punya SOP yang jelas tentang skema pola transfer keuangan ke daerah itu,” imbuhnya. Ia menegaskan DBH adalah hak daerah. “Yang merasakan langsung dari dampak dari pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur itu adalah kami rakyat Kalimantan Timur,” katanya.
Ia kembali menyoroti disparitas pemotongan anggaran. “Daerah lain dipotong 25 persen, 30 persen, Kalimantan Timur itu dipotongnya 70, 73 persen ketua. Jauh sekali. Nah, artinya ini di mana letak keadilannya?”
Ia meminta Menteri Keuangan meninjau ulang kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa geografis Kaltim yang luas dan rawan bencana membutuhkan dukungan fiskal cukup.
Komisi XI DPR RI juga menerima audiensi Forum Aksi Rakyat Kaltim. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan aspirasi itu akan dibawa langsung kepada Menteri Keuangan. Ia menjelaskan APBN 2025 sedang tertekan karena defisit meningkat, sementara Menteri Keuangan baru mulai bekerja sejak 9 September 2025.
“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh Pak Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim. Perlu kami jelaskan bahwa sejak Menteri Keuangan baru menjabat pada 9 September, APBN kita dihadapkan pada situasi defisit yang meningkat. Karena itu Pemerintah sedang mencari cara untuk menata kembali fiskal nasional,” kata Misbakhun, dikutip dari laman DPR RI.
Ia memastikan semua aspirasi menjadi bagian pengawasan politik Komisi XI. “Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi beban politik bagi kami, menjadi tanggung jawab bersama. Saya memastikan akan memimpin langsung penyampaian aspirasi ini kepada Menteri Keuangan,” ujarnya.
.jpg)
