Bontang, EKSPOSKALTIM - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, terlihat prihatin saat menyorot performa Perumda AUJ dan anak usahanya yang belum maksimal. Alih-alih mengangkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru perusahaan daerah ini semakin menjadi beban bagi pemerintah kota.
Agus Haris menyebut, dalam rangka pemaksimalan fungsi, harus segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perumda AUJ. Ia merasa kontribusi ke keuangan daerah masih di bawah ekspektasi. Padahal, operasi perusahaan seharusnya jadi salah satu pilar pembangunan ekonomi lokal. Bukan, justru sebagai lubang anggaran.
Saat ini terdapat tujuh anak usaha di bawah Perumda AUJ yang diberi wewenang mengelola pelabuhan, aset kapal, dan beberapa lahan parkir. Namun nyatanya, dari sekian perusahaan itu, hanya dua saja yang menunjukkan kinerja sehat: PT Laut Bontang Bersinar dan Bank Bontang. Sisanya masih terjebak dalam masalah manajerial, operasional, dan mungkin visi yang samar.
PAD Bontang hingga tengah 2025 tercatat sekitar Rp 384 miliar, dimana mayoritas masih berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sumbangan dari BUMD—termasuk dari Perumda AUJ dan anak perusahaan—masih berada di bawah 2 persen dari total PAD. Ini jelas menunjukkan bahwa selama ini potensi perusahaan milik daerah belum dimanfaatkan secara optimal.
Sejak dibentuk pada 2002, Perumda AUJ telah menyerap dana pemerintah kota sekitar Rp 80 miliar. Namun setelah 23 tahun, kondisi anak usaha sangat beragam: sebagian sehat, sebagian lain masih meraba-raba cara kerja yang efektif. Ada yang kesulitan di bidang operasional, ada juga yang mungkin lemah dalam perencanaan usaha.
Wawali Agus Haris menegaskan, “Industri di Bontang itu banyak peluang. Kenapa Perumda AUJ dan anak-anak usahanya tidak mengambil peluang itu?” jelasnya. Ia menilai perlu ada gebrakan baru. Strategi yang lebih agresif dan fokus terhadap sektor industri agar pemasukan daerah bisa meningkat secara nyata. Jika tidak, PAD Bontang terus saja stagnan atau bahkan menurun.

