EKSPOSKALTIM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif, terutama ketika masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi, okelah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di Hambalang, Bogor.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pola belanja daerah yang dinilai tidak efisien, termasuk penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.

BACA JUGA Pengembalian Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim, Mengapa Inspektorat Perlu Terlibat?

“Banyak pejabat itu, menurut saya, ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” kata Prabowo.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.

“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi, tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” ujarnya.

Ia juga mengkritik kebiasaan perjalanan dinas yang dinilai berlebihan dan meminta adanya kesadaran dari para pejabat daerah.

BACA JUGA Mobil Gubernur Batal, DPRD Kaltim Mau Beli Baru, Ekonom: Salah Obat

“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” katanya.

Presiden menegaskan bahwa kepala daerah harus kembali pada tugas utama, yakni melayani masyarakat dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan publik.

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” ujar Prabowo.