Isu pendanaan pembagian takjil di Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang diisukan berasal dari duit tambang memicu sorotan publik di tengah polemik pengadaan mobil dinas miliaran rupiah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur membantah kabar yang menyebut kegiatan pembagian takjil di Kantor Gubernur Kaltim sepenuhnya didanai oleh perusahaan tambang.
Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto menegaskan informasi yang beredar di masyarakat tersebut tidak benar.
“Berita yang beredar di masyarakat bahwa seluruh kegiatan berbagi takjil ini dibiayai oleh perusahaan tambang adalah tidak benar,” kata Bambang di Samarinda, Minggu (8/3).
Ia menjelaskan pengelolaan dan pembiayaan program berbagi takjil antara Dinas ESDM Kaltim dan Forum Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba dilakukan secara terpisah.
Menurut Bambang, koordinasi yang terjadi antara kedua pihak hanya berkaitan dengan penentuan waktu dan lokasi kegiatan yang kebetulan berlangsung di tempat yang sama karena tingginya animo masyarakat.
Selain itu, kegiatan berbagi takjil selama Ramadan juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki jadwal masing-masing.
“Tahun ini OPD lain di lingkungan pemerintah provinsi juga mendapat giliran menyediakan takjil sebagai bagian dari kegiatan berbagi selama bulan puasa,” ujarnya.
Ketua Forum PPM Kaltim Muslim Gunawan juga menegaskan pihaknya tidak menjadi penyandang dana utama dalam kegiatan pembagian takjil yang berlangsung sepanjang Ramadan di kawasan Kantor Gubernur Kaltim.
Ia menjelaskan Forum PPM Minerba hanya menjadwalkan satu kegiatan pembagian takjil, yakni sebanyak 1.400 paket pada Rabu (11/3) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
Di luar jadwal tersebut, kata Muslim, forum yang dipimpinnya tidak terlibat dalam pembiayaan kegiatan pembagian takjil di lokasi tersebut.
“Inisiatif pendanaan mandiri oleh forum ini merupakan wujud komitmen pada pilar sosial budaya untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.
Isu mengenai pendanaan takjil ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas gubernur yang sebelumnya menuai kritik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya memutuskan membatalkan pengadaan mobil dinas gubernur jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp8,49 miliar setelah mendapat kritik dari masyarakat.
Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi pada Senin (2/3/2026), dengan menyebut pemerintah daerah telah mempertimbangkan berbagai aspirasi publik.
Mobil tersebut sebelumnya telah diserahterimakan pada 20 November 2025 dan disebut masih berada di Kantor Badan Penghubung Kalimantan Timur di Jakarta. Pemerintah daerah kemudian memproses pengembalian unit tersebut kepada penyedia dengan ketentuan dana pembelian harus kembali utuh ke kas daerah.
Pengajar ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai pengadaan kendaraan mahal di tengah berbagai persoalan dasar daerah dinilai kurang tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan agar proses pengembalian kendaraan tersebut benar-benar memastikan nilai yang dikembalikan tetap penuh.
Menurut Purwadi, dalam praktik pasar otomotif kendaraan yang sudah keluar dari diler umumnya langsung mengalami depresiasi nilai, sehingga pemerintah perlu memastikan mekanisme pengembalian tidak merugikan keuangan daerah. (ant)
