EKSPOSKALTIM, Samarinda - Transisi energi mulai menekan sektor mineral dan batu bara di Kalimantan Timur, memicu potensi gelombang PHK yang kini diantisipasi pemerintah daerah melalui skema bantuan dan pelatihan ulang tenaga kerja.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan langkah mitigasi, salah satunya memastikan pekerja terdampak masuk dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar tetap memiliki bantalan ekonomi.

“Kami sangat berharap seluruh pekerja yang terdampak PHK dapat ter-cover program JKP sehingga mereka berhak menerima bantuan uang tunai selama enam bulan,” ujar Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, di Samarinda, ditulis Rabu (1/4). 

Selain bantuan tunai, pemerintah mendorong pekerja usia produktif untuk segera beralih keterampilan melalui program pelatihan atau re-skilling yang disediakan di Balai Latihan Kerja hingga lembaga vokasi.

BACA JUGA Ekonomi Kaltim Bisa Tumbuh hingga 5,3 Persen walau Ekspor Turun

Langkah ini dinilai mendesak untuk menahan potensi lonjakan pengangguran terbuka, seiring penataan izin usaha tambang yang menjadi bagian dari transisi menuju energi baru terbarukan.

Menurut Rozani, ancaman PHK bukan semata akibat kondisi perusahaan, melainkan konsekuensi kebijakan penataan sektor energi.

“Ini bagian dari proses transisi, sehingga perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak meluas,” ujarnya.

Disnakertrans Kaltim juga tengah menyiapkan standar kompetensi tenaga kerja serta infrastruktur pelatihan untuk sektor energi baru terbarukan, sekaligus memetakan kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut.

Pemerintah daerah menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci agar pergeseran dari ekonomi berbasis batu bara ke energi bersih tidak berujung pada krisis ketenagakerjaan di daerah.