Jakarta, EKSPOSKALTIM - Sorotan publik terhadap senator muda asal Kalimantan Selatan, Hidayatullah alias Dayat El, makin meluas. Setelah videonya berjoget ria di ruang sidang tahunan MPR beredar, warganet juga ramai mengungkap tudingan dugaan pelecehan seksual terhadapnya.

Pakar Ilmu Politik, Dr. Muhammad Uhaib As’ad, menilai fenomena ini memperlihatkan rapuhnya legitimasi moral lembaga DPD RI. Menurutnya, kasus Hidayatullah tak bisa dipisahkan dari krisis identitas lembaga yang disebutnya tidak jelas fungsi dan kontribusinya bagi rakyat.

“Lembaga politik dapat digambarkan sebagai manusia tidak punya identitas kelamin yang jelas. DPD sebagai lembaga politik yang katanya mewakili kepentingan daerah, namun faktanya kinerja dari anggota DPD ini tidak jelas apa kontribusi pemikiran mereka bagi kepentingan daerah,” ujar Uhaib kepada media ini, Rabu (3/9).

Direktur Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan ini menilai Hidayatullah terpilih lebih karena citra religius dan penampilan fisik ketimbang kapasitas politik. “Tidak memiliki dasar argumen untuk dijelaskan kepada publik bahwa Hidayatullah pantas menjadi anggota DPD, tapi sekedar bermodal ketampanan dan wajah santri atau religiusitas saja,” kata Uhaib.

Terkait kontroversi moral, Uhaib menegaskan meski itu ranah personal, publik tetap mengaitkan dengan nama lembaga. “Perilaku busuk dari seorang politisi akan memengaruhi legitimasi moral dan politik di hadapan publik di tengah meningginya sensitivitas dan sorotan terhadap para politisi saat ini,” ucap doktor ilmu politik lulusan Universitas Brawijaya ini.

Ia juga menyoroti peran media sosial yang dianggap sangat menentukan jatuh bangunnya reputasi politik. Media sosial memiliki kekuatan besar membangkitkan dan menjatuhkan reputasi politisi. "Jangan sepelekan kekuatan media sosial terutama terkait masalah moralitas politisi, misalnya pelecehan seksual atau perselingkuhan,” ungkapnya.

Menurut Uhaib, seorang pejabat publik seharusnya menjaga integritas dan tidak mempertontonkan arogansi di tengah kesulitan rakyat. “Politisi atau seorang pejabat publik harus menjaga moralitas, integritas personal, jangan arogan, jangan mempertontonkan perilaku hedonisme di tengah ruang kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan publik selama ini,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mendesak pimpinan DPD tidak tinggal diam. Bahkan, Uhaib secara ekstrem menyebut DPD layak dibubarkan. “Sekali lagi saya tegaskan, lembaga politik DPD yang tidak jelas identitas jenis kelamin politiknya ini, lembaga ini perlu dibubarkan. Hanya membebani uang negara dan pajak rakyat membayar gaji mereka sementara kinerja mereka tidak jelas,” kritiknya.

Ia menilai sikap bungkam Hidayatullah hanya akan menambah kekecewaan publik. “Bungkamnya anggota DPD semakin memberikan konfirmasi bahwa DPD hanya menambah beban negara dan rakyat. Indonesia sebagai negara penganut Trias Politica, DPD ini hanya menjadi parasit dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” katanya.

Uhaib menambahkan tren politisi muda yang populer karena citra segar tapi miskin gagasan hanya akan menjadi bumerang. “Terpilihnya politisi muda Hidayatullah ini bukan karena memiliki kapasitas politik, tapi tidak lebih karena wajah tampan dan wajah santri. Kasus kontroversi etika menjadi bumerang dan akan melegitimasi moralitas politik di hadapan publik,” tuturnya.

Meski begitu, ia mengakui isu moral pribadi kadang dipakai sebagai senjata politik. Namun, dalam kasus Hidayatullah, ia melihatnya lebih sebagai ekspresi kekecewaan rakyat. “Kontroversi moral ini sebagai salah satu argumen melampiaskan publik dari keheningan para anggota DPD dari Kalimantan Selatan itu, sebagai insan kesepian di tengah hiruk-pikuk politik lokal,” pungkasnya.

Dugaan Skandal Seksual

Berita sebelumnya, Muhammad Hidayatullah, senator muda asal Kalimantan Selatan, tengah jadi sorotan publik. Bukan hanya karena absen merespons gelombang demonstrasi di Senayan, tetapi juga aksinya berjoget ria usai sidang tahunan MPR serta tudingan kasus pelecehan seksual.

Nama Dayat El, sapaan akrabnya, ramai diperbincangkan di media sosial. Ia ikut berjoget di ruang rapat paripurna MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Momen itu menuai kritik warganet yang menilai tindakannya tak pantas di tengah situasi politik memanas.

Tak berhenti di situ, sejumlah akun Instagram kembali menyinggung dugaan pelecehan seksual yang pernah menyeret namanya. Akun @duta_alim_palsu menuding Hidayatullah kerap berperilaku tak senonoh terhadap perempuan.

Di kolom komentar, akun @aulyptri__ mengaku pernah mengalami perlakuan itu pada 2019–2020. Saat mencoba bersuara, ia justru hampir dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Ingatlah kasusku dulu 2019/2020 sampai mau dilaporkan pencemaran nama baik jar [katanya], silakan laporkan memang fakta kok jarku,” tulisnya. “Kada [tidak] berubah sekalinya, kada jera di-viralkan,” tambahnya.

Beberapa warganet lain menyebut perilaku itu sudah lama diketahui lingkar pertemanan Hidayatullah. Akun @xyzviop menyatakan salah satu temannya nyaris menjadi korban.

“Sudah terkenal mulai bahari ketuju [dulu suka] main binian [wanita], sirkel kawanannya [pergaulan sesama] tahu sama tahu saja, kasian yang jadi korban tidak berani speak up, kawanku salah satunya hampir jadi korban,” tulisnya.

Akun @borneosocial juga menyoroti kembali rekam jejak Hidayatullah. Sementara itu, akun @aulputri__ menilai banyak korban enggan bicara karena malu atau minim bukti. Disebutkan pula, Hidayatullah menggunakan fitur pesan 24 jam di media sosial untuk menghapus jejak percakapan bernuansa vulgar.

"Karena sudah gerah, sebagian korban berencana melapor," kata salah seorang warga di kawasan hulu sungai Kalimantan Selatan yang mengenal dan mengetahui dugaan pelecehan seksual ini, diwawancarai media ini, Rabu (3/9).

Dia meminta aparat penegak hukum segera turun tangan melindungi para korban agar berani bersuara. "Banyak korban yang mau berbicara tapi tidak berani.” Dan ia meminta pimpinan DPD juga harus segera bertindak karena ini sudah mencoreng marwah institusi.

Media ini sudah berupaya menghubungi Hidayatullah berkali-kali lewat kontak seluler sejak tadi malam. Tak ada respons. Upaya konfirmasi kembali dilayangkan media ini tadi pagi. Namun panggilan seluler media ini ditolak.

Muhammad Hidayatullah tercatat sebagai salah satu anggota DPD dari Kalimantan Selatan hasil Pemilu 2024. Pria yang akrab disapa Dayat El ini meraih 314.979 suara, menempatkannya di posisi kedua perolehan suara terbanyak dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan.

Bersama tiga nama lain, Habib Zakaria Bahasyim, Gusti Farid Hasan Aman, dan Habib Hamid Abdullah, Hidayatullah melenggang ke Senayan menggeser sejumlah petahana. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri kiprah salah satu petahana, Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, yang gagal kembali duduk di kursi DPD untuk kali ketiga.

Perjalanan Hidayatullah menuju Senayan tidak sepenuhnya mulus. Pada tahap awal verifikasi pencalonan di KPU, ia sempat dinyatakan hanya memiliki sekitar 307 dukungan sah, jauh di bawah syarat minimal. Namun, setelah melewati proses verifikasi faktual dan perbaikan, ia berhasil lolos ke daftar calon tetap.

Sejak masa kampanye, Hidayatullah tampil dengan membawa isu keterwakilan generasi muda. Ia menegaskan niatnya untuk memperjuangkan aspirasi anak muda Kalimantan Selatan di tingkat nasional.