Jakarta, EKSPOSKALTIM - Jumlah perokok pria di Indonesia mencapai 73,2 persen pada 2025. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan proporsi perokok pria tertinggi di dunia. Bersamaan dengan itu, muncul fakta lain yang menyayat; banyak anak terganggu pemenuhan gizinya karena sang kepala keluarga lebih memilih membeli rokok daripada makanan bergizi.

Bila ego ini mampu diruntuhkan, terbuka begitu banyak kebaikan yang bisa diraih. Jumlah nyawa yang dapat diselamatkan meningkat, pengeluaran rumah tangga bisa ditekan, dan biaya kesehatan nasional dapat lebih efisien. Semua itu mungkin tercapai bila kebiasaan menghisap tembakau dihentikan.

Beberapa data dapat menjadi bahan renungan. Rokok menempati posisi kedua dalam pengeluaran rumah tangga setelah beras, dengan porsi 11,9 persen di kota dan 11,2 persen di desa. Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk rokok bisa mencapai Rp382 ribu per bulan, angka yang bahkan lebih tinggi dibanding pembelian makanan bergizi.

Ironisnya, masyarakat miskin menjadi kelompok paling rentan dalam siklus ini. Mereka lebih sering membeli rokok dibanding makanan sehat bagi keluarga. Akibatnya, kesehatan terganggu dan generasi berikutnya terancam. Biaya yang dikeluarkan negara untuk mengobati penyakit terkait rokok (PTR) pun menyentuh Rp39,5 triliun per tahun, atau 30 persen dari total pembiayaan Asuransi Kesehatan Nasional. Sementara itu, angka kematian akibat rokok mencapai 437.923 jiwa per tahun. Mayoritas karena penyakit jantung, kanker paru, hingga gangguan pernapasan kronis.

Kondisi ini juga memperlihatkan ketimpangan lain. Di satu sisi, negara menggulirkan program makan bergizi gratis bagi anak-anak. Di sisi lain, banyak ayah dari penerima manfaat justru tetap menjadi perokok aktif. Situasi ini membuat bantuan pemerintah seperti "menambal bocor di atas kebocoran lain." Anggaran rumah tangga tetap dialihkan untuk membeli rokok karena kebutuhan makan telah ditanggung negara.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, sampai kapan kebiasaan ini dibiarkan? Apalagi perokok pasif, yang tidak pernah menyulut rokok, juga terpapar dampaknya. Ketika kepala keluarga jatuh sakit akibat rokok, keluarganyalah yang harus menanggung bebannya, secara fisik maupun finansial.

Karena alasan inilah, rencana BPJS Kesehatan untuk tidak lagi menanggung pengobatan penyakit akibat rokok sebenarnya masuk akal. Usulan ini kembali mencuat setelah Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan pada November 2024 bahwa perilaku merokok termasuk tindakan yang merusak diri sendiri, sehingga tidak layak dibiayai oleh jaminan sosial. Meski logis, usulan ini kerap terbentur kepentingan lain.

Salah satu penghalang utama adalah besarnya penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang pada 2023 saja tetap menyumbang Rp210,29 triliun, meski mengalami penurunan. Rokok menyumbang 96,1 persen dari total cukai nasional. Ini menjadikan pemerintah enggan mengambil sikap tegas, karena khawatir akan kehilangan sumber pendapatan besar.

Di sisi lain, konglomerasi besar di balik industri rokok seperti Hartono Bersaudara (Djarum), Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam), dan Putera Sampoerna (HM Sampoerna), terus menikmati keuntungan luar biasa. Ironisnya, kekayaan mereka sebagian besar berasal dari kantong masyarakat kelas bawah yang membeli rokok setiap hari.

Petani tembakau juga terlibat dalam rantai ini, menyediakan bahan baku untuk industri besar. Namun kesejahteraan mereka tak kunjung membaik, karena selalu dipermainkan oleh fluktuasi harga dan biaya produksi yang tinggi. Meski begitu, banyak petani tetap menanam tembakau karena minimnya alternatif dukungan untuk beralih komoditas.

Dampaknya makin terlihat nyata saat melihat data perokok aktif Indonesia yang mencapai 70 juta orang pada 2023. Sebanyak 7,4 persen di antaranya masih berusia 10–18 tahun. Usia perokok pemula pun makin muda. Situasi ini semakin genting karena kelompok miskin justru menjadi penyumbang besar konsumsi rokok. Bahkan pengeluaran untuk rokok lebih tinggi dibanding protein hewani. Tak heran, Kementerian Kesehatan sampai harus mengimbau agar rokok ditukar dengan telur sebagai pemenuhan gizi anak.

Dari rantai panjang produksi rokok, tampak jelas bahwa kelompok rentan menjadi pihak yang paling menderita. Namun karena keterbatasan pendidikan dan informasi, mereka pula yang paling sulit dijangkau oleh edukasi untuk berhenti merokok.

Pada akhirnya, perubahan hanya bisa dimulai dengan meruntuhkan ego semua pihak. Pemerintah perlu berani mencari sumber pendapatan lain yang lebih sehat daripada cukai rokok. Industri rokok semestinya mulai bertransformasi, meski perlahan, menuju produk yang tidak membahayakan masyarakat. Petani perlu diberi akses dan dukungan untuk beralih ke komoditas lain. Dan konsumen, terutama perokok aktif, hanya butuh satu hal untuk berhenti: kesadaran diri.

Tak perlu berdalih soal pabrik yang akan tutup jika rokok ditinggalkan. Karena sejatinya, masyarakat miskin tak pernah punya kewajiban untuk menopang hidup para konglomerat. (Antara)