28 Maret 2024
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Pjs Wali Kota Bontang Nilai Banyak ASN Tidak Netral Karena Tak Bijak Bermedsos


Pjs Wali Kota Bontang Nilai Banyak ASN Tidak Netral Karena Tak Bijak Bermedsos
Pjs Wali Kota Bontang Riza Indra Riadi saat wawancara dengan awak media. (foto:TribunKaltim.co)

EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Sebagai salah satu kota yang ikut dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, netralitas ASN menjadi atensi terbesar di Kota Bontang .

Bagaimana tidak, pimpinan daerah sebelumnya di kota ini yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kembali ikut dalam kontestasi politik tahun ini.

Baca juga : Begini Tahapan Pembuatan Kartu Kuning di Disnaker Bontang

Namun berbeda pada Pilkada sebelumnya, kali ini mereka bertarung sebagai lawan, bukan pasangan.

Benturan netralitas dengan loyalitas tak bisa terhindarkan. ASN di Kota Bontang dihadapkan posisi yang serba sulit.

Padahal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk menjaga keluhuran pesta demokrasi di daerah.

Menyadari hal itu, Pjs Walikota Bontang, Riza Indra Riadi menuturkan bahwa ruang gerak ASN pada gelaran Pilkada dibatasi dengan ketentuan dan regulasi. Baik secara etik maupun pelanggaran pidana.

Hal itu jadi catatan penting bagi semua ASN di lingkungan pemerintah kota Bontang. Sebab itu, Riza meminta agar seluruh ASN Bontang melek aturan dan hukum, apalagi berhubungan dengan Pilkada.

Sebisa mungkin terhindar dari aktifitas politik praktis di Pilkada. Sebab bukan hanya merugikan personal, namun juga institusi dan lembaga masing-masing.

Riza mengakui bahwa di media sosial ada saja terungkap perilaku ASN yang ditengarai memihak kepada salah satu paslon tertentu.

Menurutnya, ASN semestinya berhati-hati menggunakan media sosial pribadi mereka, lantaran potensi terjerat hukum atau keluar dari batas ketentuan jabatan yang melekat pada dirinya sangat besar.

Sebab, banyak mata yang menyorot dan mengawasi tingkah laku dan perilaku ASN. Ttak hanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Namun, jauh lebih besar publik Bontang pada umumnya.

"Terutama (dugaan pelanggaran) yang banyak lewat medsos. Apa mereka tidak paham, ndak ngerti aturan, secara tak langsung berpihak," katanya.

"Ini yang mereka tak sadar terkait aturan itu, bisa itu mengarahkan atau memberikan pemahaman yang tak seimbang kepada pemilih yang lain," sambungnya.

Ia meminta agar ASN bijaksana menggunakan media sosial, agar terhindar dari persoalan hukum, lalu juga turut berkontribusi menjaga nama baik lembaga eksekutif negara di Kota Bontang.

"Kebanyakan masih belum bijaksana dalam bermedsos. Mulut ditutup, tangan jalan. Padahal melanggar aturan," ujarnya.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam membenarkan adanya teguran Kemendagri yang dilayangkan kepada pemerintah Kota Bontang baru-baru ini.

Teguran tersebut meminta agar kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN Pemkot Bontang di Pilkada.

"Ya, terus terang kami panggil bu sekda. Terkait ada laporan dari Kemendagri tentang ASN tak netral. Akan ditindaklanjuti dengan bu Sekda," katanya.

"Memang ada ASN, yang tak saya sebutkan namanya. Terindikasi adanya ketidaknetralan," sambung Andi Faiz, sapaan akrabnya.

Memang ASN jadi bagian yang harus netral dalam penyelenggaraan kontestasi politik di daerah.

Baca juga : Terlibat Politik Praktis di Pilkada Bontang, 3 ASN Dijatuhi Sanksi

"Tapi itu dalam hal yang bukan prinsip (menurut Andi Faiz). Kami DPRD menilai bukan dalam kapasitas, ya, tapi dalam konteks ASN harus netral itu wajib. Ada (Pemda) Bontang, Samarinda, juga Makassar kena," ungkapnya.

Selain memberikan penekanan kepada ASN, politisi Golkar ini juga meminta agar penyelenggara dan pengawas Pemilihan juga netral. Pun dengan pengaman Pemilihan, yakni TNI-Polri yang juga dituntut tak berpihak kepada salah satu pasangan calon yang berlaga.

"Kami meminta, bukan hanya jajaran pemerintah, ASN, termasuk penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, pengaman Pemilu TNI-Polri bersikap netral. Menjadi penengah di antara masyarakat, tak berpihak di kiri dan kanan paslon," harapnya.

"Hasil Pilkada kita harapkan merupakan hasil yang demokratis dan diharapkan masyarakat kota Bontang," tambahnya.

Reporter : Redaksi EKSPOSKaltim    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0