Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka opsi pencabutan izin perusahaan tambang yang terbukti merusak lingkungan dan memicu banjir di Kalimantan Selatan. Penegasan ini disampaikan di tengah perbedaan sikap antara Gubernur Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup.
.jpeg)
EKSPOSKALTIM, Banjarbaru - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan sikap Presiden Prabowo Subianto soal bencana banjir di Kalimantan Selatan. Perusahaan tambang yang terbukti merusak lingkungan dan memicu banjir tidak akan ditoleransi. Izinnya akan dihentikan, bahkan diambil alih negara. Pernyataan ini muncul di tengah silang pendapat antara pemerintah pusat dan Pemprov Kalsel soal penyebab banjir.
“Bapak Presiden sudah tegas, ada perusahaan yang salah langsung stop perizinannya, akan diambil alih oleh pemerintah,” kata Gibran saat berdialog dengan mahasiswa usai meninjau banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (9/1).
Pernyataan itu disampaikan Gibran setelah mendengar aspirasi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menyoroti lemahnya pengawasan tata kelola lingkungan, khususnya terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai ikut memperparah banjir.
“Masalah perizinan tambang, kalau ada di list yang diduga memicu banjir karena merusak lingkungan, Bapak Presiden pasti menghentikan izin perusahaannya,” tegas Gibran.
Usai meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Banjar dan Balangan serta berdiskusi dengan pejabat daerah, Gibran menyebut banjir tidak berdiri pada satu faktor. Ia menyinggung pendangkalan sungai, alih fungsi kawasan sungai menjadi permukiman, hingga aktivitas tambang dan perubahan tata guna lahan.
“Sungai di Kalsel ini mungkin ada pendangkalan, lalu kawasan sungai beralih fungsi jadi perumahan, masalah tambang, alih fungsi lahan, dan lainnya,” ujarnya.
Di Kabupaten Banjar, Gibran menilai banjir kembali terulang dan berpotensi surut dalam waktu lama. Curah hujan yang masih tinggi, sesuai laporan BMKG, memperparah kondisi di lapangan. “Banjir ini surutnya lama ini, saya prihatin. Kami akan carikan solusi. Ini peninjauan juga ada Kepala Basarnas,” kata Gibran.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, di Kabupaten Balangan sebanyak 10.949 jiwa terdampak banjir. Sebanyak 3.511 rumah terendam di 27 desa pada tujuh kecamatan. Bupati Balangan Abdul Hadi menetapkan status tanggap darurat banjir hingga 3 Januari 2026.
Sementara di Kabupaten Banjar, banjir terus meluas. Status tanggap darurat diperpanjang hingga 12 Januari 2026. Hingga awal Januari, banjir merendam sembilan kecamatan yang mencakup 121 desa dan kelurahan, dengan 43.469 kepala keluarga atau sekitar 122.353 jiwa terdampak.
50-an Nama
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurafiq secara terbuka menyebut aktivitas pertambangan sebagai salah satu faktor utama penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan. Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau lokasi banjir, Selasa (30/12/2025).
Hanif bahkan menyebut sejumlah nama korporasi tambang, termasuk PT Adaro dan PT Antang Gunung Meratus (AGM), yang masuk daftar perusahaan diduga melanggar izin lingkungan.
“Data sementara ada sekitar 50-an korporasi, termasuk perusahaan skala besar seperti Adaro dan AGM, yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Hanif di Desa Indrasari, Kabupaten Banjar.
Menurut Hanif, temuan tersebut didukung bukti kuat berupa data pencitraan satelit yang menunjukkan pembukaan lahan di luar batas izin. Secara keseluruhan, terdapat 182 perusahaan yang masuk radar audit karena dugaan deforestasi berlebihan.
Audit lingkungan difokuskan pada empat catchment area atau daerah tangkapan air yang membentang dari Kabupaten Balangan hingga Kabupaten Banjar, wilayah krusial yang terdampak langsung jika kawasan hulu rusak.
Namun, pandangan ini berseberangan dengan sikap Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin. Ia menyatakan banjir hebat di Kabupaten Balangan tidak disebabkan kerusakan hutan akibat aktivitas pertambangan batu bara.
Muhidin menegaskan banjir yang merendam Desa Tebing Tinggi bukan banjir bandang, melainkan luapan sungai akibat curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem.
“Di Balangan itu bukan banjir bandang. Itu hanya karena air hujan yang meluap,” kata Muhidin usai rapat persiapan kunjungan Wapres Gibran.
Ia juga mengklaim tidak menemukan indikasi kerusakan lingkungan akibat tambang maupun pembalakan kayu di wilayah terdampak.
“Untuk ini (Balangan), kita tidak menemukan adanya kerusakan dari tambang maupun kayu,” tegasnya.
.jpeg)
