19 Januari 2021
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Akui Peranan Media Sangat Besar di Pilkada, Kapolda Kaltim : Harus Terus Bermitra


Akui Peranan Media Sangat Besar di Pilkada, Kapolda Kaltim : Harus Terus Bermitra
Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak saat wawancara dengan awak media. (int)

EKSPOSKALTIM.COM, Samarinda - Kapolda Kaltim, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menyebut peranan media sangat besar membantu Polri menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah. Terlebih memasuki momentum kontestasi politik seperti Pilkada.

Di Kaltim sendiri ada sembilan kabupaten/kota yang ikut melaksanakan Pilkada serentak 2020 ini, yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca juga : Pelanggaran Prokes di Bontang Cukup Tinggi, Penindakan Dinilai Lemah

Kemudian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Hanya Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) saja wilayah di Kaltim yang tidak ikut Pilkada serentak.

Hal tersebut tentunya membuat tanggung jawab institusi Polri di Kaltim dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) semakin besar.Sebab itu, kata Herry Rudolf,  jenderal polisi Idham Azis menempatkan poin manajemen media dalam prioritas Kapolri.

Pengelolaan media, baik internal Polri maupun kemitraan eksternal mesti dilakukan setiap Kasatwil Polri di seluruh daerah.

"Media besar peranannya. Saya bilang pada Kabid Humas (Polda Kaltim). Media itu memegang peranan sangat besar," katanya, dilansir TribunKaltim.co, Selasa (3/11/2020).

"Berita tentang aman dan situasi baik itu disiarkan media, masyarakat jadi tenang. Kalau berita nggak bagus, masyarakat jadi resah. Itu tergantung media," sambungnya saat ditemui di markas Kodim 0908 Bontang, Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, jenderal polisi bintang 2 itu meminta agar media jadi penyalur informasi yang rill dan valid kepada masyarakat.

"Menyampaikan kondisi yang rill apa adanya, sehingga masyarakat mendapatkan informasi sebenarnya," ucapnya.

Disinggung soal sejauh mana kemitraan yang terbangun antara Polri dan media di Kalimantan Timur, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menegaskan bahwa kemitraan tersebut sudah terjalin sejak lama.

Bahkan ia menyebut mustahil Polri melepaskan kemitraan dengan media dalam pelaksanaan tugas-tugas menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan stabil.

"Kemitraan Polri-media kan sudah dari dulu. Polri nggak mungkin melepaskan media. Media mitra, harus terus bermitra. Penyampaian Polri tentang situasi kamtibmas, atas bantuan teman-teman media. Kalau enggak, ya nggak sampai," ujarnya.

Tuntutan Wartawan Bontang Digantung

Pemberitaan sebelumnya, aksi solidaritas jurnalis Bontang merespons kekerasan dan pelecehan profesi jurnalis memang sudah digelar awak media Bontang pada 14 Oktober 2020 lalu.

Namun, sampai saat ini awak media masih menunggu sikap Kapolres Bontang terhadap tuntutan aksi yang dilakukan pada Rabu (14/10/2020) lalu.

Surat pernyataan yang disodorkan korlap aksi, Romi Ali Darmawan pada saat itu ditangguhkan sementara sampai pihak Polres Bontang berkonsultasi dengan jajaran Polda Kaltim.

Untuk diketahui, awak jurnalis Bontang meminta Kapolres Bontang, AKBP Hanifa Martunas Siringoringo menandatangani surat pernyataan, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian kasus kekerasan yang dialami jurnalis, tak hanya di Kaltim namun di berbagai belahan Indonesia, juga bersedia menjamin keamanan jurnalis saat melakukan kerja-kerja jurnalistik pada unjuk rasa.

Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait hal tersebut.

Awak media Bontang serasa digantung pihak Polres Bontang.

Hal itu sangat disayangkan hampir seluruh awak media di Bontang, Kalimantan Timur.

"Kami terima kasih kepada Polres Bontang atas waktu dan kesempatannya kemarin. Namun situasinya saat ini ada hal-hal yang belum selesai, itu masih mengganjal di benak rekan-rekan pers. Bagaimana untuk tetap terus bermitra dengan pihak kepolisian," ungkap Romi.

Saat Tribunkaltim.co melakukan konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana mengaku telah mendengar aksi solidaritas yang dilakukan jurnalis Bontang beberapa waktu lalu.

Pada prinsipnya perwira polisi 3 bunga di pundak itu merespons positif atas aksi solidaritas yang dilakukan wartawan Bontang.

"Kami tentu sambut positif apa yang dilakukan teman-teman jurnalis bontang. Salam buat rekan-rekan di Bontang," katanya, Senin (26/10/2020) melalui sambungan telepon.

Jurnalis pada saat aksi unjuk rasa secara profesional melakukan kerja-kerja pers yang dilindungi UU, begitupun dengan kepolisian.

"Kita sama-sama melaksanakan tugas, intinya sama. Polisi kaitannya dengan menjaga keamanan. Berkaitan dengan unjuk rasa. Wartawan sama juga, melakukan liputan," ujarnya.

Namun, dari kedua belah pihak tentunya tak menginginkan adanya gesekan yang terjadi saat di lapangan, dalam hal ini benturan antara Polri dan pers.

Namun, tak bisa ditampik masih saja terjadi hal tersebut di beberapa kesempatan unjuk rasa yang terjadi.

"Kalau ada hal-hal di luar itu, itu hal yang kita tak inginkan, baik dari petugas maupun jurnalis. Saya kira hal-hal seperti itu keniscayaan bisa terjadi, kapan saja dan di mana saja. Yang penting visi misi kita sama. Kondusivitas Kamtibmas wilayah paling utama," jelasnya.

Disinggung terkait dengan surat pernyataan yang diutarakan Kapolres Bontang perlu dikonsultasikan ke Polda Kaltim, Kombes Ade Yaya mengaku belum mengetahui secara pasti.

Baca juga : Merasa Digantung, Awak Media Pertanyakan Komitmen Kemitraan Kapolres Bontang

"Belum (tahu). Nanti kita cek. Sampai saat ini belum," ujarnya.

Sekadar mengingatkan, Polres Bontang hingga kini masih belum menandatangani 3 tuntutan yang dibawa Solidaritas Jurnalis Bontang.

"Kami tidak bisa tanda tangan sekarang, karena ada mekanisme yang harus dilalui, tapi kami tetap terima surat ini, secepatnya kami kabari," kata AKBP Hanifa, disaksikan seluruh awak media yang hadir pada aksi 14 Oktober 2020 lalu.

Namun, hingga hari ini tak ada kabar dari janji itu.

Kasubag Humas Polres Bontang, AKP Suyono saat ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan surat tersebut sudah masuk di Bagian Hukum Polda Kaltim.

"Itu sudah masuk di Polda Kaltim, untuk dibahas. Karena, kan, isinya menyangkut kelembagaan jadi kami tidak bisa asal tanda tangan," kata Suyono.

Koordinator Aksi, Romi Ali Darmawan menilai, pihak Polres Bontang telah menganggap remeh surat tuntutan yang dibawa massa aksi tersebut.

"Ini sangat disayangkan. Padahal subtansi dalam surat itu, sama saja dengan aturan yang seharusnya dijalankan," ucapnya.

Menurutnya, ketiga poin tuntutan tak ada yang merugikan.

Melalui aksi itu, para awak media, hanya ingin, Polres Bontang ikut menjamin keamanan jurnalis saat menjalankan kerja jurnalistik.

Karena, lanjut dia, aksi itu berangkat dari bentuk solidaritas kota Bontang, untuk para jurnalis yang mengalami tindak represif, saat menjalankan tugas meliput aksi penolakan Omnibus Law beberapa waktu lalu.

"Ini juga tertera dalam Undang-undang, jadi sangat disayangkan kalau hal ini diulur-ulur. Artinya keberadaan Jurnalis dianggap tidak terlalu penting," ucapnya.

Adapun tiga tuntutan itu yang dimaksud yaitu: 

1. Meminta Polres Bontang, berkomitmen untuk selalu memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis saat menjalankan kerja-kerja jurnalistik, sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2. Menyatakan sikap, untuk ikut mengecam seluruh tindakan represif dari oknum, yang melakukan tindakan represif kepada jurnalis saat bertugas.

3. Meminta Polres Bontang, untuk patuh pada ketentuan nota kesepahaman antara Polres dan Dewan Pers.

Reporter : Redaksi EKSPOSKaltim    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0