EKSPOSKALTIM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memastikan rencana penerapan satu hari work from home (WFH) per pekan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Menurutnya, skema tersebut bukan hal baru karena pernah diterapkan saat pandemi COVID-19, termasuk ketika porsi kerja dari kantor dibatasi.

“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama,” kata Tito, dikutip dari laman Kemendagri, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan jika kebijakan tersebut disetujui oleh Prabowo Subianto, pemerintah pusat akan memberikan panduan kepada pemerintah daerah. Terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.

Untuk layanan publik yang bersifat esensial, seperti transportasi, rumah sakit, dan kebersihan, skema kerja tetap akan disesuaikan agar tidak terganggu.

Di sisi lain, Tito menegaskan pengawasan terhadap ASN selama WFH tetap dilakukan melalui sistem yang sudah pernah digunakan sebelumnya.

Ia menyebut pemerintah memiliki Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat memantau aktivitas pegawai, termasuk memastikan mereka benar-benar bekerja dari rumah.

BACA JUGA Demi Hemat BBM, ASN WFH Seminggu Sekali Usai Lebaran

“Jadi begitu untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah, supaya nggak lari-lari ke mana ke mari yang nanti malah nambah BBM,” ujarnya.

Melalui sistem tersebut, ASN diwajibkan melakukan absensi daring dan mengaktifkan perangkat telepon genggam selama jam kerja. Posisi pegawai dapat terdeteksi melalui sistem lokasi berbasis GPS.

“Kalau ketahuan dia di jalan-jalan, kan ketahuan,” kata Tito.

Wacana penerapan WFH ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah.

Kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat lintas kementerian yang melibatkan sejumlah pejabat, antara lain Pratikno, Airlangga Hartarto, Prasetyo Hadi, dan Teddy Indra Wijaya.

Hasil rapat tersebut telah mengerucut pada kesepakatan awal, namun keputusan resmi masih menunggu penyampaian kepada Presiden sebelum diumumkan ke publik.