Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas cakupan pembiayaan kuliah melalui Program Gratispol. Mulai tahun ini, bantuan tidak lagi terbatas bagi mahasiswa baru, tetapi menjangkau seluruh mahasiswa asal Kaltim di berbagai semester yang memenuhi syarat.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya difokuskan kepada mahasiswa baru, mulai 2026 Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan mahasiswa semester lanjutan juga masuk dalam skema pembiayaan melalui Program Gratispol.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa perluasan tersebut dilakukan setelah evaluasi kebijakan pendidikan tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya risiko mahasiswa putus kuliah akibat kendala biaya di tengah masa studi.
“Mulai 2026, seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan, baik semester awal maupun lanjutan, akan mendapatkan bantuan. Pemerintah ingin memastikan pendidikan mereka tidak terhenti sebelum selesai,” ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Rabu (14/1), dikutip dari antara.
Menurut dia, kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Bantuan tidak lagi diposisikan sebagai dukungan awal masuk perguruan tinggi, melainkan sebagai jaminan keberlanjutan studi hingga lulus.
Langkah tersebut, lanjut Sri Wahyuni, sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Konteks strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) turut menjadi pertimbangan. Pemerintah menilai kebutuhan tenaga kerja lokal yang berpendidikan tinggi akan meningkat, sehingga keberlanjutan pendidikan mahasiswa menjadi faktor krusial.
“Faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi alasan mahasiswa berhenti di tengah jalan. Negara harus hadir memastikan mereka memiliki bekal pendidikan yang memadai,” kata Sri Wahyuni.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, kata dia, Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi serta menyiapkan mekanisme pengawasan agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Melalui perluasan Program Gratispol, pemerintah daerah berharap tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memastikan generasi muda Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan berkontribusi pada pembangunan daerah di masa depan.
