EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Proses seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028 memanas. Dua peserta seleksi yang masuk 21 besar, Muhammad Khaidir dan Junaifid, mengajukan surat keberatan ke DPRD Kaltim.
“Kami menuntut agar hasil Fit and Proper Test (FPT) yang menetapkan 7 nama komisioner terpilih ditinjau ulang,” kata Muhammad Khaidir di Samarinda, dikutip dari ANTARA, Jumat (12/12).
Dalam surat keberatannya, mereka meminta DPRD Kaltim mengevaluasi proses seleksi Komisi I dan menggelar ulang FPT bagi seluruh 21 peserta. “Jika perlu (FPT) disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Sekretariat DPRD atau Pemprov Kaltim agar masyarakat luas tahu mana yang punya kapabilitas mana yang tidak,” kata Khaidir.
Dua peserta ini menduga ada nama yang lolos 7 besar tetapi tidak memenuhi kualifikasi berdasarkan hasil seleksi Timsel, mulai dari CAT, psikotes, hingga wawancara. Junaifid menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sesuai Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota KPI/KPID.
“Seharusnya asas transparansi, profesionalisme, kompeten dan akuntabel berdasarkan PKPI itu lebih dikedepankan, dibandingkan kepentingan-kepentingan subjektif,” tambah Khaidir.
Polemik ini juga muncul dari internal DPRD Kaltim. Fraksi PKB secara terbuka mempertanyakan proses yang dinilai tidak melibatkan mereka, terutama soal tidak terbukanya nilai CAT dan psikotes. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, sudah mengirim surat resmi ke pimpinan dewan untuk meminta kejelasan.
Ia mengkritik proses yang dinilai mengabaikan Komisi I, komisi yang seharusnya memimpin pembahasan KPID. “Saya merasa dalam proses pemilihan KPID ini kok seolah-olah mereka tidak menganggap keberadaan Ketua Komisi I, kok dilangkahi hal itu? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada transparansi,” tegas Damayanti. Ia juga mempertanyakan absennya komisioner lama dalam daftar hasil seleksi terbaru.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan pihaknya siap membuka seluruh rangkaian seleksi untuk dievaluasi. Ia menjelaskan keberatan PKB bermula dari ketidakhadiran Ketua Komisi I, yang merupakan kader PKB, karena sakit lebih dari lima bulan. “Karena pimpinan komisi dari PKB sudah lama tidak dapat menjalankan tugas, otomatis mereka tidak terlibat dalam mekanisme penilaian,” jelas Hasanuddin.
DPRD, kata dia, membuka peluang penyelesaian melalui mekanisme internal. Jika tidak menghasilkan solusi, PKB dipersilakan mengambil langkah hukum. “Kalau penyelesaian internal tidak cukup, jalur persidangan atau gugatan bisa ditempuh. Semua pilihan terbuka,” kata Hasanuddin Mas’ud.
.jpeg)
.jpeg)
