EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Musibah longsor di pemukiman warga yang mengakibatkan Jalan Poros Sanga-sanga - Muarajawa Kabupaten Kutai Kartanegara lumpuh, mendapat sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Terlebih, longsor diduga karena aktivitas pertambangan yang jaraknya berdekatan dengan permukiman warga.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyatakan, Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakilnya H Hadi Mulyadi diminta bertindak cepat setelah terjadinya musibah jalan putus yang merupakan jalan provinsi dan penghubung antara Sangasanga-Muara Jawa akibat aktivitas tambang batubara, pada Kamis (29/11) lalu.

Baca juga: Dewan Tunggu Konsep Beasiswa Kaltim Tuntas Era Gubernur Isran

"Saya minta Gubernur Kaltim untuk melakukan tindakan penanggulangan secepatnya" kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.

Wakil rakyat daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini mengatakan, Jalan Poros Sangasanga-Muara Jawa merupakan jalan provinsi satu-satunnya yang menghubungkan wilayah pesisir Kaltim. Makanya jika kondisi jalan terputus, kata dia, tentu akan berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar akibat terputusnya akses di kedua daerah tersebut.

“Jelas jalan ini sangat vital untuk mobilisasi barang dan jasa di wilayah pesisir yang sangat dibutuhkan warga. Saya berharap pemerintah mengeluarkan dana tanggap darurat untuk menanggulangi hal ini," paparnya.

Anggota Komisi III Bidang Infrastruktur dan Pertambangan DPRD Kaltim, Syafruddin menambahkan, pihaknya sangat kaget terhadap keadian tersebut. Sebab, peristiwa itu tak disangka-sangka, bahkan beredar kabar bahwa longsor akibat aktivitas pertambangan yang telah mendekati jalan poros tersebut. Ia berjanji, Komisi III DPRD Kaltim akan turun ke lokasi untuk inspeksi mendadak (sidak) menyikapi peristiwa tersebut.

"Senin depan kami dari Komisi III akan chek ke lapangan, sudah sejauh mana penanggulangannya," kata politikus PKB ini.

Baca juga: Sikapi Permasalahan Tambang, Badko HMI Kaltimtara Ancam Demo Besar-besaran

Ia mendesak kepada Pemprov Kaltim agar mengidentifikasi penyebab longsor tersebut. Jika terbukti, karena kelalaian perusahaan pertambangan, ia mendorong Pemprov Kaltim agar tidak ragu memberikan sanksi yang berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mirelba dan lingkungan.

“Harus ada tindakan tegas. Karena kta berharap tidak ada lagi peristiwa seperti ini,” harapnya.

Seperti diketahui, jalan penghubung Sangasanga-Muara Jawa yang putus disebabkan aktivitas tambang batubara. Tak hanya jalan yang longsor, sejumlah rumah ikut juga amblas, persisnya di kawasan Kampung Jawa RT. 09, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kukar. Lima unit bangunan roboh dan 1 korban jiwa yang tertimbun material longsor dan masih dalam proses pencarian. (adv)

Video Terkini EKSPOS TV: Sekilas Profil Kesehatan Kota Bontang

ekspos tv

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Lurah Lhoktuan Kecamatan Bontang Utara, Takwin, mengungkapkan bahwa keberadaan kantor cabang pembantu Samsat di wilayahnya sangat memudahkan masyarakat Lhoktuan dalam urusan pajak.

Masyarakat Loktuan pun menyambut baik peningkatan pelayanan yang diberikan Samsat ini. Terlebih, hal itu dapat dijadikan salah satu prosedur usulan pemekaran kecamatan yang banyak diusulkan warga Loktuan.

Baca juga:

“Atas inisiatif Samsat sendiri melihat padatnya penduduk Lhoktuan, juga demi peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien, karena selama ini masyarakat terlalu jauh untuk berurusan dengan pajak,” jelas Takwin, belum lama ini.

Kata dia, kantor pembantu Samsat tersebut dibuka sejak tahun 2015 lalu. Selain memudahkan masyarakat Lhoktuan , juga dapat mengakomodir warga Kelurahan Guntung serta sebagian wilayah Kelurahan Belimbing.

Dijelaskan Takwir, aturan dalam pemekaran kecamatan perlu melihat prospek ekonomi dan pemerintahan yang akan dikaji sebelum dimekarkan. Jika dengan adanya pelayanan pemerintahan yang telah berdomisili di Loktuan. Maka, masyarakat sangat terbantu dan tidak perlu jauh-jauh untuk mengurus pembayaran pajak tahunan.

Baca juga:

“Sejak ada di Loktuan banyak membantu warga, jika dalam urusan lain warga masih harus berurusan jauh, maka satu urusan mengenai perpajakan tidak perlu jauh-jauh lagi,” bebernya.

Takwin sangat berharap, agar instansi lain yang berkaitan dengan urusan pelayanan publik pun mendekat ke wilayah Loktuan. Selain sebagai peningkatan, juga membantu warga Loktuan agar pelayanan dapat lebih cepat dan tidak memakan waktu lama karena jarak yang jauh.

“Semoga instansi lain pun termotivasi untuk lebih mendekat dengan warga,” harapnya. (adv)

Video Terkini EKSPOS TV: Sekilas Profil Kesehatan Kota Bontang

ekspos tv