EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Fenomena antrean truk yang mengular panjang kembali menyedot perhatian publik. Akademisi Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyebut masalah ini bukan hal baru. Menurutnya, persoalan distribusi BBM di Kalimantan Timur sudah berlarut sejak masa Gubernur Awang Faroek, kemudian berlanjut pada Isran Noor, Penjabat Gubernur, hingga pemerintah saat ini.
“Ini kejadian dari zaman Gubernur Awang Faruk, dengan dua masa jabatan artinya sudah 10 tahun lalu diganti Isran Noor kemarin 5 tahun, dan diganti lagi oleh PJ 2 tahun berarti 17 tahun,” ujarnya pada EKSPOSKALTIM, Senin (17/11).
Ia mengatakan dari sudut pandang ekonomi, antrean kendaraan logistik menandakan ada masalah mendasar dalam sistem distribusi BBM. Publik, kata Purwadi, menilai Pertamina tidak pernah serius mengatasi persoalan ini, terutama di Balikpapan.
“Jadi ini kan kayak orang terpeleset atau masuk lubang tiga kali, artinya enggak pernah bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu,” sindirnya.
Purwadi menyebut para sopir truk dipaksa menunggu empat hari empat malam akibat pembatasan penyaluran solar 120 liter per hari. Ia menilai Pertamina semestinya bertanggung jawab atas dampak ekonomi dan sosial yang ditanggung sopir, termasuk menyediakan kompensasi.
Ia juga mengkritik fungsi pengawasan Pertamina, DPR, dan Wali Kota yang dinilai baru bergerak setelah kejadian viral. “Negeri ini mirip istilah the viral the justice. Pejabat publik kita lupa fasilitas dan gaji yang mereka dapatkan dari pajak rakyat,” ucapnya.
Purwadi kemudian menantang Pertamina mengaudit distribusi BBM dan menerapkan digitalisasi yang benar-benar transparan. Ia menyebut barcode virtual masih mudah dimanipulasi.
“Karena barcode virtual itu masih bisa diakali. Banyak kejadian begitu di lapangan. Sering saya sampaikan, Pertamina jangan hanya tahunya mendroping jumlah kendaraan ke daerah atau ke SPBU saja,” tegasnya.
Ia mencontohkan seharusnya data armada distribusi bisa diakses publik, lengkap dengan jumlah mobil, plat, sopir, dan tujuan penyaluran. “Berani tidak Pertamina melakukan hal itu? Kalau berani kan hebat, tapi Pertamina kan tidak pernah berani,” tantangnya.
Purwadi juga menyinggung pertemuannya dengan Wakil Gubernur Seno Aji, di mana ia meminta agar Pertamina dipanggil untuk mencari solusi. Hingga kini, belum ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi.
Ia menyoroti pula petugas SPBU nakal yang mengisi BBM bersubsidi ke kendaraan mewah. Dalam pengalamannya di Jawa, pengawasan SPBU jauh lebih ketat. “Mengapa hal ini tidak diterapkan juga di Kaltim?” katanya.
Menurutnya, maraknya pengetapan BBM dan praktik penjualan ulang di Perta Mini, terutama di Samarinda, adalah bagian dari lumpuhnya pengawasan. “Memang harus diaudit SPBU dan Pertamina ini. Saya yakin banyak yang nakal di situ,” tegasnya.
Masalah yang sama dirasakan langsung para sopir truk. Mereka harus menunggu berhari-hari karena Balikpapan hanya membuka dua titik distribusi solar: SPBU Kilo 13 dan Kilo 15.
Daeng, salah satu sopir truk, mengatakan aturan sekali pengisian per hari berdasarkan barcode membuat sopir tidak punya pilihan. “Soalnya kalau kami masuk dua kali di hari yang sama, izin kami bisa mati, bakalan diblokir barcodenya,” jelasnya, Minggu (16/11).
Karena tangki tidak pernah penuh dalam satu kali pengisian, mereka kembali mengantre untuk hari berikutnya. Sopir lain mengaku harus antre dari malam hingga pagi. “Nanti waktu keluar kami ngantre lagi ke belakang untuk besok. Makanya antrean truk selalu panjang,” ujarnya.
Untuk perjalanan tiga hari menuju Berau atau Malinau, sopir membutuhkan empat kali pengisian penuh. Sambil menunggu, mereka terpaksa istirahat dan mandi di warung atau rumah warga sekitar SPBU.
Daeng menilai kebijakan hanya membuka dua SPBU membuat antrean mustahil terurai. Sopir berharap pemerintah menambah kuota solar di lebih banyak titik agar waktu kerja tidak habis di jalan.
Meski Pertamina dan Polda Kaltim mengklaim melakukan pengawasan, para sopir menyebut masalah tetap tidak bergerak. “Tiap hari Polda sama Pertamina melakukan pengawasan. Tapi mengapa belum ada solusi?” tanyanya.
Sopir lain menilai pemerintah daerah tidak hadir. “Mending mereka ngurusin perutnya sendiri daripada perut rakyat,” timpal Rizal.
Daeng menambahkan solar sebelumnya tersedia di Gunung Malang, Kebun Sayur, dan Batakan. Setelah kuotanya dicabut, antrean menumpuk di dua titik tadi. Ia menyebut ironi Balikpapan sebagai Kota Minyak yang justru kekurangan solar.
Ia juga mengkritik lambannya distribusi. “Memangnya tidur di tol atau dikirim dari Hongkong?” ucapnya.
Para sopir menduga ada permainan distribusi yang membuat krisis ini berlarut. “Padahal apa kekurangannya Kalimantan? kaya Batu Bara dan minyak sawit. Minyak sawit kan bisa jadi biosolar kalau menurut Prabowo, tapi ini tidak ada solarnya karena ini permainan,” tutupnya.
Di tingkat pusat, keluhan sopir sudah diteruskan anggota Komisi Energi DPR RI Syafruddin kepada Direktur Pertamina Patra Niaga. Ia menyebut keterbatasan SPBU solar di Balikpapan gagal ditangani dan perlu ditambah segera. Media ini sudah berupaya mengonfirmasi Gubernur Kaltim, Rudy Masud via Whatsapp. Namun belum ada respons.
Lantas, seperti apa respons Pertamina? Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Edi Mangun menjelaskan sejumlah keterbatasan.
"Pertama kami sampaikan terkait batasan adalah ranah regulator sementara posisi Pertamina adalah operator. Untuk itu apa yang kami lakukan di lapangan adalah mengacu dan patuh pada apa yang telah diatur dalam regulasi tidak ada kewenangan Pertamina untuk mengutak atik regulasi yang sudah tetapkan," jelas Edy, Selasa (18/11), dikonfirmasi.
