EKSPOSKALTIM, Samarinda - Kalangan DPRD Kalimantan Timur mempertanyakan langkah Pertamina merespons keluhan masyarakat soal bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, meski Pertamina berkali-kali menegaskan bahwa kualitas Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo telah sesuai standar Kementerian ESDM, keluhan dari pengguna kendaraan justru terus bermunculan.

Banyak warga di berbagai daerah di Kaltim melaporkan kendaraan mereka mengalami gangguan, mulai dari tersendat hingga mati mesin, usai mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai hasil pemeriksaan terhadap BBM di sejumlah SPBU yang dilakukan sebelumnya masih belum meyakinkan.

“Saya anggap hasil itu masih prematur. Buktinya, masyarakat masih mengalami masalah setelah mengisi BBM,” kata Sabaruddin, Sabtu (5/4), dikutip dari Tribun. 

Meski begitu, ia menegaskan pihaknya tidak serta-merta menuding satu pihak. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan.

Ia pun menyoroti hasil pemeriksaan Pertamina dan aparat kepolisian yang menyebutkan tidak ditemukan indikasi BBM oplosan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak kendaraan bermasalah setelah mengisi bahan bakar dari SPBU yang diperiksa.

Terkait solusi jangka panjang, Sabaruddin tidak menutup kemungkinan mendorong masuknya kompetitor Pertamina di sektor penyaluran BBM. Menurutnya, kehadiran pesaing bisa memicu peningkatan kualitas layanan.

“Kalau ada kompetitor, tentu akan saling bersaing dalam hal mutu dan pelayanan. Saat ini, masyarakat jadi bingung harus beli BBM di mana lagi yang bisa dipercaya,” ujar politikus Gerindra itu.

Senada, anggota Komisi II DPRD Kaltim lainnya, Muhammad Husni Fahruddin alias Ayub, mengatakan pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina serta perwakilan sejumlah SPBU di Samarinda.

“Kami jadwalkan RDP pada Rabu, 9 April 2025, untuk membahas dugaan BBM bermasalah yang belakangan jadi keresahan masyarakat,” ujarnya.

RDP tersebut diharapkan bisa mengungkap sumber permasalahan yang selama ini membuat kendaraan warga bermasalah pasca mengisi BBM.

“Masalah ini kan sudah dirasakan banyak masyarakat. Artinya, ada akar persoalan yang belum tersentuh. Di situlah kami akan telusuri. Pasti ada yang salah, dan kesalahan itu telah merugikan masyarakat,” jelas Ayub.

Politikus Golkar itu juga menekankan pentingnya pelayanan prima dari Pertamina, apalagi saat ini perusahaan pelat merah itu masih menjadi satu-satunya penyedia BBM di SPBU Kaltim.

“Kami menyayangkan ini sampai terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat. Pertamina seharusnya menjaga kualitas, karena tidak ada kompetitor. Tapi kami akan tetap cari solusi bersama, agar persoalan ini segera tuntas,” pungkasnya.