Penyesuaian harga BBM hari ini kian membuat tekanan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur berlipat ganda.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku per Senin, 4 Mei 2026, memperpanjang tren penyesuaian sejak 18 April lalu.
Dalam dua pekan, harga sejumlah produk BBM Pertamina sudah naik dua kali, dengan lonjakan paling terasa pada jenis diesel. Berdasarkan pembaruan Pertamina Patra Niaga, Pertamax Turbo kini dijual Rp19.900 per liter, naik Rp500 dari sebelumnya Rp19.400.
Sementara Dexlite melonjak Rp2.400 menjadi Rp26.000 per liter, dan Pertamina Dex naik Rp4.000 menjadi Rp27.900 per liter, tertinggi di antara produk BBM Pertamina saat ini.
Di sisi lain, BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter. Pertamax juga bertahan di Rp12.300 per liter, serta Pertamax Green di Rp12.900 per liter.
Harga tersebut berlaku di Jakarta dan sekitarnya. Di wilayah luar Jawa, termasuk Kalimantan Timur, harga jual umumnya lebih tinggi akibat faktor distribusi dan logistik, sehingga tekanan yang dirasakan masyarakat berpotensi lebih besar.
Kenaikan beruntun ini dinilai akan berdampak langsung ke sektor riil. Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi, menyebut efeknya akan segera terasa pada biaya transportasi dan distribusi bahan pokok.
“Efek penyesuaian harga BBM hari ini tentu saja akan signifikan ke transportasi dan distribusi bahan pokok, pasti akan naik,” ujarnya dikontak Ekspos Kaltim, Senin (5/4).
Ia menegaskan kenaikan biaya tersebut pada akhirnya akan diteruskan hingga ke konsumen akhir. “Beban pasti ke konsumen akhir. Dan produsen tentu tidak mau rugi. Hukum ekonominya akan begitu,” katanya.
Purwadi menilai tekanan ini tidak berdiri sendiri. Faktor global, seperti konflik berkepanjangan, turut memengaruhi rantai pasok energi. Di saat yang sama, kondisi domestik juga memperberat, terutama karena tingginya impor BBM—khususnya solar—dan pelemahan rupiah yang berada di kisaran Rp17.300 hingga Rp17.500 per dolar AS.
“Ketika impor kita tinggi, khususnya BBM, sementara rupiah masih tertekan, maka APBN pasti ikut terganggu. Situasi global punya efek, ditambah kondisi domestik yang juga tidak baik-baik saja, ini memperberat beban fiskal,” ujarnya.
Dalam konteks Kalimantan Timur, tekanan tersebut menjadi berlapis. Selama ini, daerah mengandalkan ekspor batu bara sebagai penopang saat ekonomi global bergejolak. Namun, sektor tersebut kini juga terdampak kebijakan pembatasan kouta produksi batu bara.
Purwadi menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor batu bara telah mencapai sekitar 1.500 pekerja, tersebar di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, hingga Bontang, semua wilayah yang struktur ekonominya sangat bergantung pada batu bara, bahkan hingga sekitar 70 persen.
Dengan kenaikan harga energi yang terus berulang, tekanan fiskal, pelemahan rupiah, hingga kontraksi sektor unggulan daerah, kondisi yang dihadapi saat ini disebut sebagai tekanan ganda bagi Kalimantan Timur.
“Seperti sudah jatuh, lalu tertimpa tangga, dan itu terjadi berulang kali,” kata Purwadi.



