Rencana translokasi Badak Pari di Mahakam Ulu memunculkan pertanyaan soal pelibatan masyarakat adat. Tetua adat Kecamatan Laham tidak mengetahui secara jelas rencana tersebut, sementara lambannya penanganan di lapangan dikhawatirkan membuka celah ancaman terhadap satwa terlangka Pulau Kalimantan itu.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan — Rencana translokasi Badak Pari di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, menyisakan persoalan pelibatan masyarakat adat. Tetua adat Kecamatan Laham mengaku tidak mengetahui secara jelas rencana tersebut, bahkan khawatir lambannya penanganan di lapangan membuka celah ancaman terhadap satwa langka itu.
Kekhawatiran itu disampaikan Kepala Wilayah Adat Besar Kecamatan Laham, Patricksius Lancaq. Ia menilai masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan habitat Badak Pari semestinya dilibatkan dalam setiap kebijakan, termasuk rencana pemindahan satwa tersebut.
Menurut Patricksius, lokasi keberadaan Badak Pari telah dipasangi kamera pemantau satelit sejak survei pada 2020. Namun, ia mengkhawatirkan tindak lanjut pemantauan dan penanganan di lapangan berjalan lamban.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Badak Pari masih menunjukkan jejak keberadaan di kawasan tersebut. Warga juga disebut masih sesekali mengetahui pergerakan satwa itu.
“Iya, masih ada jejaknya. Orang-orang bilang ada saja dia. Cuma kita takut karena dia mahal, takut ada yang menyelonong memburu dalam kondisi sekarang. Nah, kalau lambat ditangani, kita enggak tahu nanti ada yang sabotase, membunuh dia. Itu yang kita khawatirkan. Secepatnya dilihat itu, jangan menyalahkan kami lagi,” ujarnya.
Patricksius menjelaskan, keberadaan kamera pemantau membuat masyarakat tidak secara langsung mengganggu atau menangani Badak Pari. Satwa tersebut dibiarkan bergerak mencari makan di habitatnya.
Namun, ia menilai kondisi itu tidak seharusnya membuat pemerintah dan pihak terkait mengabaikan komunikasi dengan masyarakat adat. Terlebih, masyarakat setempat memiliki peran dalam menjaga kawasan dan merawat hubungan antarkampung.
Ia juga menyoroti aktivitas pertambangan di Mahulu yang menurutnya kerap berlangsung tanpa melibatkan pemangku adat. Persoalan baru dibawa kepada tokoh adat ketika konflik dengan masyarakat telanjur terjadi.
“Karena saya lihat tambang di situ itu sejenis permainan politik. Jadi hanya tokoh-tokoh besar saja yang tahu. Kita di kecamatan yang punya peranan penting di dalam wilayah kita sendiri tidak mengerti itu karena mereka jalan sendiri,” katanya.
Patricksius mengaku beberapa kali harus menghadapi perusahaan yang baru mendatanginya setelah muncul persoalan dengan warga.
“Perusahaan saya usir karena waktu ada masalah besar dengan masyarakat, baru mereka cari kita. Itu yang saya kesal,” ujarnya.
Menurut dia, kepala adat memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban, keamanan, serta hubungan antarkampung. Karena itu, pelibatan pemangku adat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya mencegah konflik ketika ada aktivitas pihak luar di wilayah adat.
Ia menyebut, selama ini kepala adat turut berperan menengahi persoalan yang berpotensi memecah hubungan masyarakat.
“Nah, dia ini yang menengahi mereka dari zaman dulu. Makanya kunci besar ada pada Kepala Adat Besar,” ucapnya.
Patricksius juga mengaku khawatir apabila kebijakan terkait kawasan dan rencana translokasi Badak Pari diputuskan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat.
“Itu yang saya kesal. Kita ini enggak sembarangan, takut ada akibatnya. Kepala Besar ini menjaga keselamatan masyarakat di situ, takut ada masalah sengketa antarkampung,” katanya.
Sementara itu, tetua adat Kampung Laham, Juk, mengatakan kewenangan adat atas wilayah tempat Badak Pari ditemukan berada pada Kampung Nyerebungan dan Kampung Danum Paroy.
Juk mengaku sudah tidak memantau langsung keberadaan Badak Pari selama sekitar empat tahun terakhir, sejak tidak lagi menjabat sebagai Camat Laham. Karena itu, ia tidak dapat memastikan apakah satwa tersebut masih berada di lokasi semula atau telah berpindah.
“Pada saat saya masih aktif menjabat camat Kecamatan Laham, memang saya pantau terus keberadaannya bersama warga masyarakat kampung di lokasi badak itu berada,” ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat di dua kampung tersebut lebih mengetahui perkembangan terkini keberadaan Badak Pari karena berada lebih dekat dengan wilayah habitatnya.
Patricksius berencana menghadiri pertemuan antara dua kecamatan pada Minggu (22/11). Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang untuk membahas persoalan yang berkembang di wilayah tersebut.
Dikonfirmasi, Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibowo mengatakan, pengamanan di lapangan tetap menjadi bagian dari upaya menjaga keberadaan Badak Pari. Pemantauan dilakukan untuk mengikuti trajektori atau pergerakan satwa tersebut di habitat alaminya.
“Intinya kita tetap melakukan pengamanan di lapangan. Sudah satu tahun ini kita mengikuti pergerakan badaknya, namanya trajektori,” ujar Ari saat dikonfirmasi EksposKaltim, Jumat (20/11).
DPRD Kaltim Juga Tak Tahu
Rencana translokasi Badak Pari di Mahakam Ulu sebelumnya juga memunculkan pertanyaan tentang jaminan perlindungan habitat satwa langka tersebut di tengah keberadaan konsesi industri ekstraktif.

Ditemui media ini pada 17 November 2026, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menilai kawasan hutan lindung dan konservasi semestinya tidak boleh diabaikan dalam aktivitas pertambangan. Terlebih, Badak Pari merupakan satwa dilindungi yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada kelestarian habitat.
Menariknya, Hasanuddin juga baru mengetahui adanya rencana evakuasi Badak Pari dari habitat alaminya. Ia bahkan mendorong DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendalami latar belakang translokasi tersebut.
"Kita perlu RDP itu. Tapi kita tidak setuju. Kita ada undang-undangnya apalagi ada forumnya. Saya mau coba dalami," tegasnya.
Merespons hal tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyayangkan ketidaktahuan Ketua DPRD Kaltim terkait rencana pemindahan Badak Pari.
"Jangan-jangan dia sebagai ketua parlemen yang punya fungsi kontrol, juga tidak tahu kalau, mayoritas status kawasan lindung di Kaltim berubah, turun status, termasuk di lokasi habitat Badak Pari," jelas Windy Pranata dari Divisi Adokasi JATAM Kaltim kepada media ini.
Temuan tersebut lantas memunculkan pertanyaan mengenai masa depan habitat Badak Pari di tengah tekanan berbagai konsesi industri. Namun, BKSDA Kaltim membantah adanya hubungan antara rencana translokasi dan kepentingan pertambangan.
Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto telah menjelaskan, pemindahan Pari merupakan upaya penyelamatan spesies yang berada di ambang kepunahan. Menurut dia, translokasi diperlukan untuk mendukung penanganan medis dan program reproduksi berbantu melalui pengambilan sel telur, yang dinilai sulit dilakukan secara optimal di habitat aslinya.
"Penyelamatan harus segera dilakukan karena badaknya tinggal dua dan itu betina. Bagaimana bisa kawin kalau tidak ditangkap? Jadi harus dipegang, di-treatment, dan diambil sel telurnya," kata Ari, Jumat (10/7).
Ari juga membantah spekulasi bahwa rencana pemindahan Badak Pari berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau ekspansi industri.
"Tidak. Pure [murni] karena kita ini hanya memiliki dua individu badak Kalimantan yang bernama Pari dan Pahu, yang betina semua, yang perlu dilakukan upaya pengembangbiakannya," ungkapnya.
Teka-teki Keterlibatan Perusahaan
Kekhawatiran tetua adat Laham muncul di tengah polemik yang lebih dulu berkembang mengenai rencana translokasi Badak Pari. Persoalan ini bukan hanya menyangkut penyelamatan satwa dari ancaman kepunahan, tetapi juga masa depan habitatnya di bentang alam Sungai Pari, Mahakam Ulu.
Sorotan terhadap rencana pemindahan tersebut menguat setelah nama PT Pari Coal tercatat sebagai salah satu peserta Rapat Koordinasi Penyelamatan Badak Kalimantan yang digelar BKSDA Kaltim pada Juni 2026.
Kehadiran perusahaan itu menjadi salah satu dasar kecurigaan Jaringan Advokasi Tambang. Terlebih, PT Pari Coal merupakan anak perusahaan dari grup PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang memiliki rencana kapasitas produksi hingga 3,5 juta metrik ton batu bara per tahun di wilayah Kutai Barat.
JATAM juga mengungkap hasil analisis spasial yang menunjukkan lebih dari 60 persen wilayah lima kampung di Kecamatan Laham telah dibebani konsesi pertambangan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, maupun hak guna usaha perkebunan. Organisasi tersebut turut menyoroti perubahan fungsi kawasan hutan yang sebelumnya berstatus hutan lindung menjadi hutan produksi berdasarkan SK Nomor 397 Tahun 2025.
Anggota Divisi Advokasi dan Kampanye JATAM Kaltim, Azis, menilai keberadaan konsesi industri di sekitar habitat Badak Pari dan kehadiran PT Pari Coal dalam rapat koordinasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.
"Dari sini timbul kecurigaan kami bahwa translokasi ini berkaitan dengan aktivitas ekstraktif PT Pari Coal yang mengepung habitat Badak Pari," ujar Azis kepada EksposKaltim, Minggu (12/7).
PT Pari Coal juga telah memberikan penjelasan mengenai kehadirannya dalam rapat tersebut. Perwakilan perusahaan, Dani Septianto, membenarkan PT Pari Coal memenuhi undangan BKSDA sebagai peserta.
Namun, ia menegaskan perusahaan tidak menjadi narasumber maupun menyampaikan paparan atau pernyataan dalam forum itu.
"PT Pari Coal hadir memenuhi undangan BKSDA Kalimantan Timur sebagai salah satu peserta Rapat Koordinasi Penyelamatan Badak Pari Mahulu. Dalam rapat tersebut, PT Pari Coal tidak menjadi narasumber dan tidak menyampaikan paparan maupun pernyataan perusahaan," ujar Dani.
Dani menyatakan perusahaan belum menerima permintaan dukungan secara spesifik maupun penjelasan mengenai peran yang perlu dijalankan dalam program penyelamatan Badak Pari. Ia mengatakan PT Pari Coal akan mempelajari dan berkoordinasi apabila ada permintaan resmi dari instansi berwenang.
Di sisi lain, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, Saiduani Nyuk, sebelumnya juga mempertanyakan kemungkinan keterkaitan translokasi dengan kepentingan industri di sekitar wilayah adat. AMAN menilai perlindungan Badak Pari harus berjalan seiring dengan perlindungan ruang hidup masyarakat adat.
Sementara itu, Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim menyatakan mendukung rencana translokasi dengan syarat habitat asli Badak Pari di bentang alam Sungai Pari tetap dilindungi dan tidak berubah fungsi setelah satwa tersebut dipindahkan.
Ketua Umum DAD Kaltim Viktor Yuan menegaskan kawasan itu harus tetap dipertahankan sebagai habitat yang kelak dapat digunakan untuk melepasliarkan kembali keturunan Badak Pari apabila program pengembangbiakan berhasil. (*)
Dilengkapi oleh Sintya Alfatika



