Tekanan kemarau dan karhutla sepanjang 2026 bikin puluhan satwa liar di Kaltim keluar dari habitatnya.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Tekanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kemarau yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2026 turut menjadi tantangan bagi keberlangsungan satwa liar. Dalam kurun dua bulan terakhir, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim menangani 67 individu satwa liar dari berbagai jenis, dengan orangutan Kalimantan menjadi satwa yang paling banyak masuk dalam penanganan.
Berdasarkan rekapitulasi kegiatan penyelamatan satwa liar periode 1 September hingga 30 Oktober 2026, tercatat 59 entri kegiatan dengan total 67 individu satwa. Dari jumlah tersebut, orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) mendominasi dengan 20 individu dalam 16 entri kegiatan. Berikutnya trenggiling sebanyak 10 individu dan kukang delapan individu.
Satwa lain yang turut ditangani meliputi lutung kelabu dan beruk masing-masing empat individu, bekantan dan monyet ekor panjang masing-masing tiga individu, serta kucing kuwuk dan owa Kalimantan masing-masing dua individu. Sementara kakatua jambul kuning, elang paria, tarsius, elang laut perut putih, lutung merah, beruang madu, dan kura-kura byuku masing-masing tercatat satu individu.
Dari keseluruhan penanganan tersebut, sebanyak 35 individu menjalani rehabilitasi, sedangkan 32 individu lainnya ditranslokasikan ke lokasi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan konservasi masing-masing satwa.
Dheny Mardiono, KSBTU (Kepala Subbagian Tata Usaha) BKSDA Kaltim, mengatakan rekapitulasi tersebut mencakup satwa yang dilaporkan masyarakat maupun hasil penanganan langsung petugas di lapangan. Pendataan dilakukan secara berkala dan direkapitulasi setiap akhir bulan melalui dua jalur pelaporan tersebut.
Khusus orangutan, Dheny menjelaskan, kemunculan satwa di luar habitatnya tidak selalu berkaitan langsung dengan kebakaran hutan. Kondisi kemarau juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong satwa keluar dari kawasan habitatnya.
"Ini disebut dampak karhutla dan kemarau. Jadi tidak hanya karhutla karena beberapa lokasi tidak ada karhutla, mereka juga keluar karena kemarau," ujarnya kepada EksposKaltim, Kamis (19/11).
Meski demikian, BKSDA Kaltim belum dapat menyimpulkan secara pasti berapa banyak orangutan yang terdampak maupun memastikan seluruh kemunculan tersebut disebabkan oleh faktor yang sama. Menurut Dheny, terdapat sejumlah faktor yang perlu ditelusuri sebelum menarik kesimpulan mengenai penyebab satwa keluar dari habitatnya.
Belum Punya Data Populasi Orangutan Se-Kaltim
Di tengah tingginya jumlah orangutan yang masuk dalam penanganan, persoalan lain yang masih dihadapi BKSDA Kaltim adalah belum tersedianya data populasi orangutan secara menyeluruh di wilayah Kaltim.
Dheny mengakui, pihaknya saat ini baru memiliki data dari sejumlah titik pengamatan.
Namun, cakupan lokasi yang belum seluruhnya dieksplorasi membuat data tersebut belum bisa dijadikan gambaran populasi orangutan di seluruh Kaltim.
“Karena data itu spot-spot beberapa lokasi, yang belum semuanya kami eksplor. Jadi kami terus terang, data detail untuk se-Kaltim tidak ada," jelasnya.
Untuk melengkapi pendataan tersebut, BKSDA Kaltim tengah mengupayakan kerja sama dengan sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO) yang memiliki konsentrasi pada konservasi orangutan. Dheny berharap pendataan yang lebih menyeluruh dapat mulai dimiliki pada tahun depan.
Keterbatasan tersebut bukan semata-mata disebabkan luasnya wilayah persebaran orangutan, melainkan juga karakter habitatnya yang saling terhubung dan memungkinkan individu berpindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya.
Dheny mencontohkan, sejumlah kawasan bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV) yang berada di wilayah perkebunan maupun hutan tanaman industri (HTI) dapat menjadi lokasi pergerakan orangutan. Persoalannya, ketika masing-masing perusahaan melakukan pendataan secara terpisah, individu yang sama berpotensi tercatat lebih dari satu kali karena berpindah di antara kawasan yang berdekatan.
"Contoh Perusahaan A bilang di tempat mereka ada empat orangutan. Perusahaan B bilang tempat mereka ada dua. Padahal ini ter-connecting. Jangan-jangan orangutan yang sama. Bisa jadi karena mereka berpindah-pindah," paparnya.
Karena itu, penghitungan populasi tidak cukup hanya mengandalkan laporan penampakan langsung. BKSDA juga menggunakan pendekatan tidak langsung melalui pengamatan sarang orangutan.
Dalam metode tersebut, sarang diklasifikasikan berdasarkan tingkat usia atau kondisinya, mulai dari kelas A hingga E. Klasifikasi itu kemudian dimasukkan ke dalam rumus penghitungan populasi yang telah diadopsi untuk menghasilkan estimasi jumlah individu di suatu kawasan.
Sarang kelas A merupakan sarang yang baru dibuat, sedangkan kelas berikutnya menunjukkan usia yang semakin lama. Pada kelas terakhir, kondisi sarang umumnya sudah mengalami pelapukan, dengan daun yang mulai menghilang dan menyisakan ranting.
Menurut Dheny, metode tersebut diperlukan karena orangutan memiliki kebiasaan membuat sarang baru di atas pohon untuk beristirahat setiap hari. Dengan demikian, keberadaan sarang dapat menjadi salah satu indikator dalam memperkirakan populasi, meskipun tetap membutuhkan ketelitian agar individu yang sama tidak terhitung berulang.
“Maka nanti dituangkan di dalam rumus yang kita sudah adopsi, maka keluar lah dugaan populasi di tempat ini sekian,” jelas Dheny.
Pelepasliaran Tak Bisa Dilakukan Sembarangan
Selain rehabilitasi, translokasi menjadi salah satu langkah yang ditempuh BKSDA Kaltim dalam menangani orangutan yang harus dipindahkan dari lokasi temuan. Sejauh ini, terdapat beberapa kawasan yang menjadi lokasi pelepasliaran, di antaranya PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) di Muara Wahau, kawasan Hutan Lindung Gunung Batu Mesangat, serta Taman Nasional Kutai.
Dheny menyebut, kawasan PT RHOI yang dikelola bersama mitra konservasi BOS Foundation menjadi salah satu lokasi dengan kapasitas dan luasan kawasan yang mendukung kegiatan pelepasliaran orangutan. Luas kawasan tersebut mencapai sekitar 86 ribu hektare.
BKSDA Kaltim juga tengah menyiapkan alternatif lokasi pelepasliaran lainnya, salah satunya kawasan PT HOPE (Hutan Orangutan Perlindungan Ekosistem) yang merupakan perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan orientasi restorasi ekosistem dan konservasi. Namun, penetapan lokasi pelepasliaran tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan ketersediaan kawasan hutan. Setiap lokasi harus melalui kajian terpadu yang melibatkan BKSDA, mitra konservasi, serta kalangan akademisi.
Hasil kajian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait di tingkat pusat untuk mendapatkan persetujuan melalui surat penetapan kelayakan lokasi pelepasliaran. Sejumlah aspek menjadi pertimbangan, mulai dari ketersediaan sumber pakan, keamanan kawasan, jumlah populasi orangutan yang sudah berada di lokasi, hingga keberadaan pohon yang dapat digunakan untuk membuat sarang.
"Kalau di situ ada pakan tapi pohon sarangnya tidak ada, ya tidak bisa. Pohon sarang itu karena orangutan tidurnya di atas pohon. Setiap hari dia membuat sarang untuk tidur," pungkasnya.




