Target pendapatan Samarinda terpangkas Rp209,68 miliar dan porsi bagi hasil 70 persen disebut menyusut jadi 67,9 persen akibat potongan insentif 3 persen.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya mempersoalkan penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp209,68 miliar akibat penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di balik koreksi alokasi tersebut, Wali Kota Andi Harun turut menyoroti mekanisme pembagian penerimaan pajak yang menurutnya berpotensi mengurangi hak kabupaten/kota, termasuk dugaan pemotongan 3 persen untuk insentif pemungutan sebelum dana bagi hasil disalurkan.
Persoalan itu menjadi salah satu dari tiga temuan kritis yang disampaikan Andi Harun saat melaporkan perkembangan kebijakan fiskal Pemprov Kaltim kepada DPRD Samarinda, baru-baru ini.
Pemkot menilai, penerapan pemotongan tersebut perlu diuji karena ketentuan mengenai pembagian hasil pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 disebut mengatur porsi 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi.
Namun, menurut Andi Harun, porsi 70 persen yang menjadi hak kabupaten/kota justru dikurangi terlebih dahulu dengan insentif pemungutan sebesar 3 persen. Dengan perhitungan tersebut, bagian yang diterima daerah tidak lagi utuh 70 persen, melainkan sekitar 67,9 persen.
“Artinya, yang diterima oleh kabupaten/kota ini tidak lagi 70 persen. Kalau dikurangi 3 persen, berarti yang diterima cuma 67,9 persen,” kata Andi Harun.
Ia menjelaskan, ketentuan insentif pemungutan yang menjadi dasar pemotongan tersebut merujuk pada PP Nomor 69 Tahun 2010. Dalam aturan itu, angka 3 persen disebut sebagai batas maksimal insentif, bukan ketentuan yang secara otomatis dapat dijadikan pengurang atas porsi bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota.
Andi Harun juga mempertanyakan penggunaan peraturan gubernur sebagai dasar penerapan pemotongan tersebut. Menurutnya, aturan di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, terlebih apabila menyangkut besaran hak penerimaan daerah.
“Pergub tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Asasnya mengatakan begitu: lex superior derogat legi inferior. Aturan di bawah tidak boleh menendang atau tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Pemkot, lanjut dia, baru mengetahui adanya pemotongan tersebut setelah meminta penjelasan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Berdasarkan jawaban yang diterima, Andi Harun memperkirakan nilai pemotongan insentif pemungutan dari keseluruhan kabupaten/kota dapat mencapai sekitar Rp139 miliar per tahun, baik dengan menggunakan perhitungan tahun 2025 maupun 2026.
Ia menilai persoalan itu tidak cukup dipandang sebagai perbedaan teknis penghitungan. Sebab, terdapat konsekuensi hukum yang perlu diuji apabila pemotongan dilakukan dengan dasar dan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
“Ini tidak sekadar pelanggaran prosedural, tapi ini pelanggaran substantif yang sangat vital dan berpotensi berisiko hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Selain pemotongan 3 persen, Pemkot Samarinda mengidentifikasi dua persoalan kritis lainnya. Pertama, dugaan cacat prosedur dalam penetapan penyesuaian alokasi. Andi Harun menyebut, mekanisme yang semestinya ditempuh berdasarkan UU HKPD, PP 35/2023, serta Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2026 adalah melalui rekonsiliasi bersama kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi semestinya membuka kertas kerja penghitungan secara terperinci, menyepakati hasil rekonsiliasi bersama seluruh daerah, kemudian menuangkannya dalam berita acara. Hasil kesepakatan itu selanjutnya menjadi dasar penerbitan keputusan gubernur sebelum surat pemberitahuan disampaikan kepada kabupaten/kota.
Namun menurut Andi Harun, tahapan tersebut tidak pernah diterima Pemkot Samarinda. Ia menyebut memang terdapat sejumlah rapat melalui Zoom, tetapi kegiatan itu lebih menyerupai pencocokan data dan belum memenuhi mekanisme rekonsiliasi sebagaimana yang dipahami Pemkot.
Pemkot juga mempertanyakan urutan penerbitan dokumen. Surat Gubernur Kaltim mengenai penyesuaian alokasi diterima pada 7 Oktober 2026. Sementara itu, ketika meminta penjelasan kepada Bapenda, Pemkot memperoleh informasi bahwa keputusan gubernur terkait kebijakan tersebut disebut bertanggal 2 November 2026.
“Kalau pun ada keputusan gubernurnya tertanggal 2 November, maka itu juga tidak benar menurut tata pembentukan peraturan dan tata kelola administrasi. Harusnya keputusan gubernur itu dulu baru surat,” ujarnya.
Temuan kritis berikutnya berkaitan dengan penggunaan variabel dalam penghitungan. Andi Harun mempersoalkan penggunaan variabel penerimaan BPKB dalam perhitungan yang menurutnya seharusnya menggunakan jumlah kendaraan terdaftar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai penggunaan variabel yang berbeda dari ketentuan tersebut berpotensi menjadi tindakan melampaui kewenangan atau ultra vires.
Ia merujuk Pasal 85 ayat 5 UU HKPD dan ketentuan turunannya dalam PP 35/2023. Menurut Andi Harun, ruang penggunaan variabel lain dalam aturan tersebut tidak dapat diterapkan secara bebas untuk menggantikan variabel yang telah ditentukan dalam penghitungan pajak kendaraan.
Di luar tiga temuan kritis tersebut, Pemkot juga memaparkan tiga temuan analitis yang berkaitan dengan asumsi, metodologi, dan konsistensi penghitungan. Salah satunya menyangkut penurunan target penerimaan PBBKB provinsi dari Rp7 triliun menjadi sekitar Rp5,3 triliun. Pemkot mempertanyakan dasar koreksi proyeksi tersebut karena perubahan itu turut memengaruhi besaran alokasi yang diterima Samarinda.
Dalam paparannya, Andi Harun menyebut komponen terkait PBBKB mencapai sekitar Rp140,61 miliar atau 67,06 persen dari total penurunan target pendapatan Samarinda. Karena itu, ia meminta kertas kerja yang menjelaskan data penerimaan, asumsi proyeksi, hingga formula yang digunakan.
Temuan analitis lainnya menyangkut penghitungan opsen PKB. Pemkot menyoroti penggunaan angka tunggakan PKB 2025 sebesar 22,30 persen sebagai faktor pengurang proyeksi penerimaan 2026.
Dalam analisisnya, faktor tersebut dikhawatirkan diperhitungkan kembali setelah lebih dahulu digunakan untuk mengoreksi potensi penerimaan, sehingga berpotensi menimbulkan pengurangan berulang tanpa dasar risiko tambahan yang terukur.
Sementara pada opsen BBNKB, Pemkot meminta penjelasan mengenai dasar penurunan target sekitar Rp30,28 miliar, termasuk apakah koreksi tersebut didasarkan pada perubahan potensi penerimaan, data realisasi, atau konsekuensi dari perubahan proyeksi penerimaan pajak provinsi.
Andi Harun menegaskan, ketiga persoalan analitis itu tidak dapat dijawab hanya dengan menyampaikan bahwa target penerimaan perlu dikoreksi. Menurutnya, setiap perubahan harus disertai data dan metode yang bisa diperiksa agar daerah dapat menguji kewajaran hasil penghitungan tersebut.
“Naik turun pendapatan itu wajar. Tapi persoalannya bukan di situ. Kalau naiknya berapa, turunnya berapa, harus disertai dengan kertas kerja yang terinci. Metodologi yang di pakai apa? Formulasinya apa? Kemudian cara penghitungannya bagaimana?” ujarnya.
Ia mengaku belum memperoleh penjelasan terperinci mengenai formula, metodologi, maupun data yang digunakan untuk menentukan besaran koreksi. Bahkan, saat meminta kertas kerja kepada Bapenda Kaltim, Pemkot disebut mendapat jawaban bahwa dokumen tersebut merupakan konsumsi internal.
“Enggak boleh. Kalau menyangkut tentang itu, itu adalah dokumen publik, bukan dokumen yang dikecualikan yang tidak bisa dibuka,” katanya.
Bagi Andi Harun, keterbukaan kertas kerja menjadi penting karena Pemkot tidak hanya ingin mengetahui besaran penurunan yang diterima Samarinda, tetapi juga dasar pembanding dengan kabupaten/kota lainnya. Dalam paparannya, ia menyoroti penurunan alokasi DBH Samarinda sebesar 26,24 persen, yang disebut sebagai penurunan tertinggi secara persentase di antara daerah lain di Kaltim.
Ia mempertanyakan alasan perbedaan besaran koreksi tersebut, sementara pemerintah kota tidak memperoleh data terperinci untuk menguji formula yang digunakan. Menurutnya, tanpa akses terhadap data, metodologi, dan dasar kewenangan, pemerintah daerah tidak memiliki ruang yang memadai untuk memastikan apakah distribusi fiskal telah dilakukan secara adil.
Dalam surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali yang dikirimkan kepada Gubernur Kaltim pada 26 Oktober 2026, Pemkot mencatat penurunan kumulatif target pendapatan sebesar Rp209.680.894.946 atau 25,85 persen. Angka itu terdiri atas pengurangan target opsen PKB dan BBNKB sebesar Rp70.035.300.946 serta penurunan bersih alokasi bagi hasil pajak sebesar Rp139.645.594.000.
Pemkot menilai koreksi tersebut menimbulkan persoalan karena APBD Perubahan 2026 telah disepakati bersama DPRD dan sejumlah kegiatan sudah berjalan di lapangan. Ketika target penerimaan berkurang setelah kegiatan dilaksanakan, terdapat risiko pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan sesuai perencanaan dan berpotensi menjadi beban kewajiban pada APBD 2027.
“Berarti ada pembiayaan sebesar Rp209 miliar pada kegiatan yang sudah terlaksana di lapangan melalui APBD Perubahan Kota Samarinda tahun 2026 yang tidak bisa kita bayarkan. Konsekuensinya akan menjadi utang, dan angka itu sangat tinggi,” ungkapnya.
Meski demikian, Andi Harun menegaskan Pemkot masih membuka ruang penyelesaian melalui dialog antarpemerintahan. Ia menyebut telah mengomunikasikan keberatan tersebut kepada Gubernur Kaltim, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp. Pemkot juga berharap pemerintah provinsi menelaah kembali surat keberatan beserta paparan yang telah disampaikan sebelum batas waktu 30 November 2026.
“Kami sebenarnya menunggu diajak berdialog. Kalau ada kesempatan berdialog, itu tentu sangat bagus. Supaya katakanlah tanda petik perselisihan ini perselisihan secara teknokratik ya, bukan perselisihan politik,” tuturnya.
Andi Harun mengatakan Pemkot tidak menganggap seluruh argumentasi yang disampaikan pasti benar. Namun, hal serupa juga berlaku terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang menurutnya perlu diuji secara terbuka. Karena itu, ia berharap perbedaan tersebut diselesaikan melalui pembahasan bersama, bukan berkembang menjadi persoalan politik antarpemerintahan.
“Kan belum tentu juga argumentasi kami benar, tapi sama dengan belum tentunya kebijakan provinsi itu juga benar. Oleh sebab itu, forum penyelesaiannya melalui dialog,” katanya.
Ia menegaskan, keberatan yang disampaikan bukan semata-mata upaya mempertahankan besaran pendapatan Samarinda. Pemkot ingin memastikan dasar kewenangan, prosedur penetapan, formula distribusi, dan dampak fiskal kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak keuangan daerah tidak berkurang tanpa penjelasan yang memadai.
“Kami hanya membela kepentingan Samarinda. Supaya haknya memang Samarinda harus masuk Samarinda, kan yang bayar pajak, yang punya kendaraan orang Samarinda,” pungkasnya.




