PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

KPK Buka Suara soal Konsultasi Raffi Ahmad, Tak Tegaskan Pernah Beri Lampu Hijau

Home Berita Kpk Buka Suara Soal Konsu ...

KPK akhirnya merespons pengakuan Raffi Ahmad yang mengeklaim sudah berkonsultasi soal aturan endorsement bagi pejabat publik. 


KPK Buka Suara soal Konsultasi Raffi Ahmad, Tak Tegaskan Pernah Beri Lampu Hijau
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan aliran dana sekitar Rp14,69 miliar dari dua kementerian ke PT Rans Animasi Indonesia, yang terhubung dengan Raffi Ahmad, untuk pengadaan jasa influencer. Foto: Istimewa

EKSPOSKALTIM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi pada 2024 mengenai aktivitasnya menerima endorsement dan kerja sama bisnis saat menjabat sebagai pejabat publik.

Namun, KPK tidak secara eksplisit mengonfirmasi pernyataan Raffi bahwa lembaga antirasuah tersebut pernah menyatakan aktivitasnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik tidak melanggar ketentuan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya memang terbuka bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi mengenai aspek pencegahan korupsi.

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11). 

Budi juga menyebut KPK terbuka memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas maupun upaya pencegahan korupsi.

"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," katanya.

Pernyataan KPK tersebut disampaikan setelah Raffi mengungkapkan pernah berkonsultasi pada 2024 mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.

Pengakuan itu disampaikan melalui video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11).

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.

Menurut Raffi, hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan.

"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Meski demikian, Raffi mengakui aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Pernyataan tersebut muncul setelah Raffi menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2024–2026. Nilai kerja sama kedua kementerian itu dengan perusahaan Raffi mencapai sekitar Rp14,7 miliar.

Temuan ICW

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer, terdiri dari lima paket di Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket di KKP pada 2025–2026. Total nilainya mencapai Rp14.696.955.002.

Seluruh paket tersebut tercatat dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia. ICW menyoroti pola penggunaan satu penyedia serta potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pejabat publik sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut.

Menanggapi temuan itu, KPK sebelumnya menyatakan masih melihat apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.

KPK juga meminta kementerian terkait mengevaluasi proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Sementara itu, PT Rans Animasi Indonesia menyatakan kerja sama dengan pemerintah dilakukan melalui jalur pengadaan resmi dan sesuai persyaratan administrasi, teknis, serta komersial. Perusahaan juga menjelaskan nilai kontrak mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, honorarium penampil, dan kegiatan promosi pendukung, bukan semata-mata unggahan di media sosial.


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :