Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Syaifuddin menagih keadilan pemulihan aset bagi daerah penghasil SDA seperti Kaltim.
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Penindakan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) tidak cukup berhenti pada penetapan tersangka dan pemidanaan pelaku. Penelusuran keuntungan hasil kejahatan hingga pemulihan aset juga menjadi bagian penting yang harus dipastikan. Terlebih bagi Kalimantan Timur (Kaltim), daerah dengan kekayaan alam melimpah yang masih menghadapi persoalan eksploitasi dan kerusakan lingkungan.
Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) dinilai menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat upaya tersebut. Regulasi ini mengatur penelusuran, penyitaan, hingga perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Sehingga penegakan hukum berorientasi pada penghukuman pelaku dan mengejar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.
Perjalanan pembentukan regulasi ini tidak singkat. Gagasan UU Perampasan Aset telah bergulir sekitar 18 tahun, tetapi berulang kali tertunda. Pembahasannya kembali berjalan pada periode 2025–2026 melalui Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
Setelah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menggelar serangkaian rapat untuk menyerap masukan, pembahasan tingkat pertama rampung pada 18 November 2026. Sehari kemudian, RUU tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPR RI untuk menjadi undang-undang.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltim, Hetifah Syaifuddin, menyambut baik pengesahan regulasi tersebut. Ia menilai, pemberantasan korupsi selama ini masih menyisakan persoalan ketika pelaku telah diproses hukum, tetapi keuntungan yang diperoleh dari kejahatan belum berhasil dikembalikan kepada negara.
"Selama ini, kita sering melihat pelaku kejahatan diproses hukum, tetapi keuntungan dari kejahatannya belum tentu berhasil dikembalikan," kata Hetifah kepada EksposKaltim, Jumat (20/11).
Menurutnya, persoalan tersebut relevan dengan kondisi Kaltim yang memiliki kekayaan SDA besar. Penegakan hukum harus mampu menjangkau pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik korupsi, bukan hanya mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas di lapangan.
"Aparat juga harus berani menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, serta pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari praktik korupsi," ujarnya.
Meski mendukung pengesahan UU tersebut, Hetifah mengingatkan penerapannya tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelusuran hingga perampasan aset harus didasarkan pada bukti serta disertai pengawasan agar kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan.
Selain penegakan hukum, Hetifah menyoroti bagaimana hasil pemulihan aset dapat memberikan manfaat bagi daerah penghasil SDA. Ia mendorong adanya mekanisme yang transparan dan berkeadilan agar pemulihan aset hasil kejahatan turut mendukung perbaikan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
"Agar hasil pemulihan aset dapat ikut mendukung perbaikan lingkungan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara," jelasnya.
Dorongan tersebut berangkat dari persoalan yang kerap dihadapi daerah penghasil di mana masyarakat menanggung dampak eksploitasi, sementara keuntungan ekonomi dari pengelolaan kekayaan alam tidak selalu sebanding dengan kondisi yang mereka hadapi.
Karena itu, menurut Hetifah, perampasan aset seharusnya tidak berhenti pada pengembalian kekayaan kepada negara namun juga menjadi bagian dari upaya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
"Jangan sampai kekayaan alam sudah diambil, lingkungan mengalami kerusakan, masyarakat menanggung dampaknya, tetapi ketika aset hasil kejahatan berhasil dirampas, masyarakat setempat justru tidak merasakan manfaat pemulihannya," pungkasnya.



