Penggunaan mobil dinas miliaran rupiah Gubernur Kalimantan Timur di Jakarta memicu sorotan, di tengah perbedaan keterangan antarpejabat soal fungsi dan penggunaannya.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Penggunaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar di Jakarta kembali memantik perhatian publik. Terutama setelah muncul perbedaan keterangan di internal pemerintah provinsi terkait fungsi kendaraan tersebut.
Kendaraan tersebut diketahui tidak berada di Kalimantan Timur, melainkan disiagakan di Jakarta untuk menunjang aktivitas gubernur di ibu kota, termasuk agenda koordinasi dengan pemerintah pusat.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengakui hal tersebut dan menyebut keberadaan mobil di Jakarta berkaitan dengan kebutuhan representasi daerah di level nasional hingga internasional.
“Jadi kalau mobil saya di Kaltim tidak ada. Adanya di Jakarta... Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya. Jaga dong marwah masyarakat Kaltim,” ujarnya, usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kaltim, baru tadi.
Ia juga menegaskan kendaraan tersebut tidak digunakan untuk aktivitas di medan berat di Kalimantan Timur, melainkan untuk menunjang kegiatan operasional di ibu kota.
Di sisi lain, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, sebelumnya menyampaikan alasan berbeda. Ia menyebut spesifikasi kendaraan tersebut dipilih karena kemampuannya menjangkau medan berat di wilayah pelosok Kaltim.
Menurutnya, kendaraan itu dibutuhkan untuk mendukung mobilitas gubernur dalam kunjungan lapangan, terutama ke daerah dengan kondisi geografis berlumpur dan berbatu, sekaligus tetap representatif untuk kegiatan resmi.
Perbedaan penjelasan ini kemudian menjadi sorotan, karena menyangkut dasar pengadaan kendaraan bernilai tinggi di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah.
Berdasarkan data sistem pengadaan pemerintah, kendaraan tersebut memiliki spesifikasi setara SUV hybrid dengan kapasitas mesin 2.996 cc, tenaga 434 HP, baterai 38,2 kWh, serta motor listrik 140 HP.
Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai ketidaksinambungan pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya manajemen komunikasi publik di level pimpinan daerah.
"Padahal sekelas sekda, ketua dewan, hingga gubernur, bukan jabatan sembarangan," kata Purwadi, Rabu (25/2).
Ia juga menyoroti adanya kontradiksi antara kebijakan tersebut dengan narasi efisiensi fiskal yang sebelumnya digaungkan pemerintah daerah.
“Semangat efisiensi sudah digaungkan sejak 2025. Ketika di satu sisi pemerintah menyampaikan keterbatasan fiskal, di sisi lain muncul belanja kendaraan ultra-premium. Itu menimbulkan pertanyaan publik,” ujarnya.
Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur dan kelompok masyarakat sipil turut mempertanyakan asas manfaat pengadaan tersebut, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dasar dan layanan publik bagi sekitar 3,7 juta penduduk.
Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menilai pengadaan kendaraan tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan kepala daerah. Forum Dayak Bersatu (FDB) melalui pernyataan Decky Samuel menyebut kendaraan dengan standar tinggi diperlukan untuk menjamin keamanan gubernur saat menjalankan tugas ke berbagai wilayah.
“Gubernur Kaltim mutlak membutuhkan jaminan keselamatan tinggi saat harus menempuh mobilitas pelayanan publik dari kawasan perkotaan hingga ke wilayah pedalaman,” katanya.
.jpeg)
.png)
