Mengapa BBM di Mahakam Ulu bisa menembus Rp30 Ribu? Bukan semata akibat surutnya Sungai Mahakam. MTI ungkap persoalan sesungguhnya
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Fenomena melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) saat musim kemarau dinilai sebagai cerminan persoalan struktural konektivitas wilayah perbatasan Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menegaskan persoalan utama yang terjadi saat ini bukan terletak pada ketersediaan pasokan dari Pertamina maupun pemerintah, melainkan pada lumpuhnya sistem distribusi yang selama ini bergantung hampir sepenuhnya pada transportasi sungai.
Menurut Djoko, kecamatan-kecamatan di wilayah hulu seperti Long Pahangai dan Long Apari selama ini mengandalkan Sungai Mahakam sebagai jalur utama distribusi barang dari Kutai Barat maupun Ujoh Bilang.
Ketika musim kemarau menyebabkan debit sungai turun drastis, kapal berukuran sedang hingga besar tidak lagi dapat melintas karena munculnya riam dan jalur dangkal yang berisiko bagi pelayaran.
“Dampaknya, pengiriman barang terpaksa dilangsir berkali-kali menggunakan perahu kecil atau ketinting. Kapasitas perahu kecil sangat terbatas, sementara risiko pelayaran dan kebutuhan bahan bakarnya membengkak,” ujar Djoko kepada Ekspos Kaltim, baru tadi.
Kondisi tersebut membuat biaya distribusi meningkat tajam. Meski harga BBM di Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) tetap mengikuti ketentuan resmi, harga di tingkat eceran melonjak hingga Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per liter karena tingginya ongkos pengangkutan.
Djoko menilai situasi ini tidak akan terus berulang apabila Mahulu memiliki akses jalan darat yang memadai sebagai jalur alternatif ketika transportasi sungai terganggu.
Namun hingga kini, konektivitas darat menuju wilayah perbatasan di hulu Mahakam belum tersambung secara utuh.
“Tanpa infrastruktur darat yang siap pakai, Mahulu tidak memiliki jalur alternatif ketika transportasi sungai mengalami kelumpuhan akibat fluktuasi debit air,” katanya.
Terlambat Beradaptasi
Selain ketergantungan terhadap sungai, Djoko menyoroti lambatnya pengembangan jaringan jalan sejak Mahakam Ulu resmi menjadi daerah otonom.
Ia mengingatkan Mahulu merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Timur yang lahir dari pemekaran Kabupaten Kutai Barat. Pada masa awal pembentukannya, terdapat sejumlah ruas jalan menuju Ujoh Bilang yang belum memiliki kejelasan status.
“Entah milik provinsi, kabupaten atau nasional, pokoknya tanpa status lah,” ujarnya.
Menurut Djoko, kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur tidak berjalan optimal karena tidak ada kepastian lembaga yang bertanggung jawab menangani ruas jalan tersebut.
Ia berpendapat pemerintah semestinya sejak awal mendorong agar akses utama menuju Mahulu ditetapkan sebagai jalan nasional sehingga dapat memperoleh dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.
“Status jalannya dulu tanpa status. Mestinya pada saat itu dikejar jadi jalan nasional, itu yang terlambat. Sehingga ya kita ketahui provinsi juga lambat untuk membangun,” katanya.
Djoko menilai keterlambatan tersebut diperparah oleh perubahan prioritas pembangunan nasional yang kini tidak lagi berfokus pada percepatan infrastruktur seperti beberapa tahun sebelumnya.
“Jadi ini ada keterlambatan adaptasi, baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.
Meski berstatus daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Djoko menegaskan persoalan utama Mahulu bukan terletak pada rendahnya potensi ekonomi masyarakat.
“Di sana justru masyarakatnya makmur, ada sawah dan hasil bumi, tapi karena aksesnya buruk jadinya mahal. Jadi masyarakat sebenarnya membutuhkan penanganan jalan yang benar,” tegasnya.
Menurut dia, perhatian terhadap wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan negara.
Djoko bahkan menyinggung berbagai program pemerintah pusat yang dinilai sulit berjalan optimal apabila persoalan akses dasar belum terselesaikan.
“Kadang-kadang pemerintah pusat, para menteri itu tidak nyambung. MBG di 3T tapi tidak ada akses jalan. Akhirnya mereka bilang kami tidak butuh MBG, kami butuh jalan yang baik,” ujarnya.
Karena itu, MTI mendorong pemerintah mempercepat pembangunan akses jalan darat menuju wilayah hulu Mahakam agar ketahanan logistik masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kondisi sungai.
Sambil menunggu pembangunan infrastruktur permanen, Djoko menilai pemerintah perlu memperkuat penerbangan perintis untuk menopang distribusi kebutuhan pokok dan barang penting ke kawasan terdampak.
“Kalau kondisi sekarang ya pesawat perintisnya perlu diperbanyak penerbangannya, khusus pesawatnya bawa barang-barang logistik bersubsidi. Barangnya biar murah,” katanya.
Menurutnya, akses jalan tetap menjadi solusi utama untuk memutus kerentanan logistik yang selama ini berulang setiap musim kemarau.
“Jadi ya sekarang paling tidak percepatan akses jalan dulu itu dikejar. Kalau akses jalan sudah tersedia, kan gampang, untuk logistiknya akan mudah,” pungkas Djoko.
Seperti diwartakan sebelumnya, krisis logistik di Mahakam Ulu saat kemarau menyebabkan harga bensin eceran di Long Apari mencapai Rp30 ribu per liter, beras 25 kilogram menembus Rp850 ribu per sak, dan LPG 3 kilogram mencapai Rp300 ribu per tabung akibat terganggunya distribusi ke wilayah hulu.
Ekonom dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, telah menilai kondisi tersebut menunjukkan rapuhnya konektivitas Mahulu yang masih bergantung pada transportasi sungai dan belum didukung infrastruktur darat yang memadai.
Analisis itu sejalan dengan pengakuan Pemerintah Kabupaten Mahulu yang menyebut akses logistik terganggu karena kombinasi surutnya Sungai Mahakam dan belum tuntasnya jalan penghubung menuju Long Pahangai dan Long Apari.
Pemkab juga mengakui keterbatasan kewenangan dan anggaran dalam menangani jalan paralel perbatasan yang sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
.png)
