Di tengah kritik soal inkonsistensi belanja daerah, pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud justru mendapat dukungan. Forum Dayak Bersatu menilai kebijakan itu sebagai langkah strategis yang menyangkut wibawa dan keselamatan kepala daerah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur belum mereda. Setelah menuai kritik karena dinilai bertolak belakang dengan narasi efisiensi anggaran, kebijakan tersebut kini mendapat pembelaan dari organisasi masyarakat.
Ketua Umum Forum Dayak Bersatu (FDB), Decky Samuel, menilai pembelian kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar itu sebagai langkah positif yang justru mampu mengangkat posisi Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional.
"Kendaraan dinas gubernur bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan instrumen keamanan dan cerminan wibawa daerah," ujarnya.
Menurut Decky, status Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat peran gubernur semakin strategis, termasuk dalam menyambut tamu negara dan investor asing.
Mobilitas kepala daerah, kata dia, tidak lagi sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari kepentingan strategis yang berkaitan dengan citra daerah.
Dia menilai kendaraan dinas yang representatif diperlukan untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal.
Selain itu, Decky juga menyoroti aspek efisiensi dari kendaraan berbasis listrik tersebut. Ia menyebut penggunaan kendaraan ramah lingkungan dapat mengurangi beban operasional karena tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak.
"Penghematan operasional ini dapat bernilai hingga miliaran rupiah jika diakumulasikan dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan," katanya.
Ia juga menambahkan minimnya kebutuhan perawatan seperti penggantian oli dan komponen mekanis dinilai dapat meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pandangannya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon.
Decky menegaskan bahwa pengadaan kendaraan itu telah melalui prosedur yang sah dan transparan. Ia menyebut adanya persetujuan lembaga berwenang serta pengawasan DPRD memastikan kebijakan tersebut tidak melanggar aturan.
Sementara itu, sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyatakan pengadaan kendaraan tersebut telah melalui pertimbangan teknis dan administratif.
Berdasarkan data sistem INAPROC, spesifikasi kendaraan identik dengan SUV hybrid berkapasitas mesin 2.996 cc dengan tenaga 434 HP, dilengkapi baterai 38,2 kWh dan motor listrik 140 HP.
Menurut Sri Wahyuni, kendaraan itu dibutuhkan untuk menunjang mobilitas gubernur di wilayah dengan karakteristik geografis berat.
“Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung persoalan di pelosok. Untuk menjangkau titik-titik dengan medan berlumpur dan berbatu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujarnya sebelumnya.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai kebijakan itu memunculkan kontradiksi di tengah narasi efisiensi fiskal yang telah digaungkan pemerintah daerah.
“Semangat efisiensi sudah digaungkan sejak 2025. Ketika di satu sisi pemerintah menyampaikan keterbatasan fiskal, di sisi lain muncul belanja kendaraan ultra-premium. Itu menimbulkan pertanyaan publik,” katanya.
Sejumlah anggota DPRD Kaltim dan kelompok masyarakat sipil juga mempertanyakan asas manfaat kebijakan tersebut, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dasar dan layanan publik bagi sekitar 3,7 juta penduduk.
Di sisi lain, FDB justru mengingatkan bahwa penggunaan kendaraan dinas lama yang rawan gangguan teknis dapat berisiko terhadap keselamatan kepala daerah.
“Gubernur Kaltim mutlak membutuhkan jaminan keselamatan tinggi saat harus menempuh mobilitas pelayanan publik dari kawasan perkotaan hingga ke wilayah pedalaman,” kata Decky. (ant)
.jpeg)
