EKSPOSKALTIM, Samarinda – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mengonsolidasikan pengelolaan mangrove di Kalimantan Timur melalui Mandara (Mangrove Data Nusantara), sebuah platform terintegrasi yang diposisikan sebagai pusat kendali data untuk kebijakan, riset, hingga pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir.
“Platform ini dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dengan menghimpun data dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, hingga sumber internasional,” ujar Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kemenhut RI Agung Rusdiatmoko dikutip media ini dari antara, Jumat (30/1).
Agung menjelaskan Mandara dirancang untuk menutup celah besar dalam tata kelola mangrove nasional, data yang selama ini tersebar, berbeda standar, dan kerap saling tumpang tindih. Dengan integrasi dalam satu sistem, pengambilan keputusan diharapkan tidak lagi berbasis asumsi, melainkan bertumpu pada data tervalidasi.
Platform Mandara dikembangkan dengan prinsip akurasi dan verifikasi lapangan, bersifat multisektor, mengacu pada Peta Mangrove Nasional, serta dirancang untuk digunakan lintas level pemerintahan hingga mitra pelaksana di daerah.
Inisiatif ini juga menjadi tulang punggung program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang menekankan keberlanjutan, restorasi, konservasi, inovasi, dan kolaborasi multipihak dalam pemulihan ekosistem pesisir.
Sebagai bagian dari percepatan implementasi, Kemenhut menggelar sosialisasi Mandara pada 26–27 Januari 2026 di Samarinda, yang dirangkaikan dengan pembahasan teknis program Percepatan Rehabilitasi Mangrove M4CR Kalimantan Timur tahun 2026.
Forum tersebut melibatkan pemerintah daerah, Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), akademisi, lembaga teknis, hingga mitra pelaksana, untuk memastikan Mandara berfungsi sebagai alat kendali bersama, bukan sekadar bank data.
Sementara itu, Manajer Provincial Project Implementing Unit (PPIU) M4CR Kaltim Asman Azis mengungkapkan, sepanjang 2024 program M4CR telah merehabilitasi mangrove seluas 4.445 hektare di Kalimantan Timur.
Pada 2025, rencana kerja rehabilitasi mencakup 1.505 hektare, dengan realisasi penanaman baru mencapai 499 hektare. Sisanya, sekitar 1.006 hektare, masih menunggu proses Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dengan masyarakat, termasuk 262 hektare di Kabupaten Berau yang telah melewati tahapan prakondisi dan padiatapa.
“Hingga April 2026, target kumulatif penanaman mangrove di Kalimantan Timur mencapai 8.728 hektare,” kata Asman.
Ia menegaskan target tersebut menuntut ketepatan perencanaan dan disiplin eksekusi. Dalam konteks inilah Mandara diposisikan sebagai instrumen komando data, agar rehabilitasi mangrove berjalan terukur, terkoordinasi, dan berdampak nyata bagi ketahanan pesisir Kalimantan Timur.
