EKSPOSKALTIM - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat streaming drama pada pengakses layanan krisis psikologis nasional, Healing 119, dalam beberapa pekan terakhir.
Fenomena antrean panjang pada saluran telepon darurat ini muncul ke permukaan setelah pemerintah secara masif menggulirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tingginya angka pengakses menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa di tengah masyarakat yang selama ini tidak terdeteksi, kini mulai bermunculan.
“Kelihatan bahwa memang ada masalah kesehatan jiwa, dan cukup banyak. Karena masalah jiwa ini memerlukan konseling, kita membutuhkan lebih banyak lagi ahli-ahli jiwa untuk melakukan penanganan (pengobatan),” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya.
Keterbatasan kapasitas saat ini menjadi tantangan utama. Data di lapangan menunjukkan bahwa dalam satu shift kerja (selama 3 jam), hanya ada sekitar 5 psikolog yang harus melayani 500 hingga 600 pengakses. Akibatnya, durasi konseling darurat terpaksa dibatasi maksimal 30 menit per pasien agar semua panggilan dapat terakomodasi.
Merespons situasi darurat ini, Kemenkes mengumumkan rencana strategi untuk memperkuat layanan kesehatan mental dari hulu ke hilir.
Ekspansi Saluran Telepon: Pemerintah akan segera menambah kapasitas infrastruktur dan operator pada call center Healing 119.
Kolaborasi Profesi: Kemenkes tengah melakukan intensifikasi koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan jiwa untuk menambah jumlah tenaga psikolog dan psikiater.
Penguatan Fasilitas Tingkat Pertama: Layanan konseling psikologis akan mencakup hingga tingkat Puskesmas agar masyarakat dapat mendapatkan penanganan dini tanpa harus mengandalkan saluran telepon darurat.
Sesuai dengan rekomendasi global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penanganan kesehatan mental yang efektif harus melibatkan edukasi literasi untuk mengurangi stigma negatif serta pengadaan ruang aman (intervensi stres) baik di lingkungan keluarga maupun tempat kerja.
Langkah bertahap yang diambil pemerintah ini diharapkan mampu mengurai antrean krisis psikologis sekaligus memberikan penanganan yang lebih manusiawi bagi masyarakat. (redaksi)
