Kemarau ekstrem yang menyebabkan sungai-sungai di Mahakam Ulu surut memicu krisis logistik di wilayah hulu. Harga bensin eceran di Long Apari melonjak menjadi Rp30 ribu per liter, harga pangan ikut merangkak naik.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Kemarau ekstrem yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, khususnya di Long Pahangai dan Long Apari. Penurunan muka air sungai membatasi mobilitas kapal angkut, sementara akses jalan darat ke wilayah hulu belum sepenuhnya terhubung.
Berdasarkan pemantauan Pemkab Mahulu per 10 Agustus 2026, harga bensin eceran di Long Apari melonjak dua kali lipat menjadi Rp30.000 per liter dari harga normal Rp15.000 per liter.
Tak hanya BBM, harga komoditas pangan turut melambung. Harga beras ukuran 25 kilogram naik 25–54,5 persen menjadi Rp750.000–Rp850.000. Komoditas telur ayam melonjak paling tinggi hingga 133,3 persen, dari Rp3.000 menjadi Rp7.000 per butir.
Kenaikan signifikan juga terjadi pada LPG 3 kilogram yang melesat 100 persen dari Rp150.000 menjadi Rp300.000 per tabung.
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan krisis ini terjadi bukan karena kelangkaan barang di tingkat produsen, melainkan akibat melambungnya biaya logistik dan keterbatasan akses transportasi akibat sungai yang surut.
“Persoalan yang dihadapi saat ini bukan semata-mata tidak tersedianya BBM, melainkan terhambatnya mobilisasi pasokan dari wilayah bawah menuju hulu,” ujar Angela dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8).
Angela menambahkan pendistribusian BBM ke kawasan hulu seperti Long Apari dan Long Pahangai saat ini terhadang air surut. Meski stok cadangan BBM sebanyak 800 drum (sekitar 160 ton) bersiap di Long Bagun, pasokan tersebut belum bisa diangkut ke hulu via sungai.
Kesenjangan Ongkos dan Lonjakan Sembako
Kondisi sungai yang surut memaksa penyalur mengubah pola perjalanan dan menambah biaya transportasi. Namun, skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari pemerintah pusat saat ini masih mengacu pada kondisi distribusi normal. Di sisi lain, penyalur tetap diwajibkan menjual BBM dan LPG sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tambahan biaya transportasi akibat kondisi ekstrem tersebut belum terakomodasi dalam komponen ongkos angkut normal,” kata Angela.
Untuk mengatasi kesenjangan biaya distribusi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang merumuskan skema dukungan biaya transportasi agar beban penyalur berkurang dan distribusi BBM serta LPG tidak terhenti.
Di sektor pangan, kapal angkut barang kini terhenti di wilayah Kutai Barat. Pasokan terpaksa dialihkan menggunakan moda transportasi berkapasitas lebih kecil, seperti perahu ketinting atau ces dengan kapasitas muat maksimal 200 kilogram.
Terkait kabar harga beras yang menembus Rp1 juta per sak isi 25 kilogram, Angela meluruskan bahwa temuan di lapangan belum mencatat angka tersebut. Pemkab memantau harga tertinggi beras saat ini berada di kisaran Rp850.000 per sak. Meski demikian, risiko kenaikan lebih tinggi tetap ada jika kemarau berlangsung lebih lama.
Langkah Intervensi dan Solusi Jangka Panjang
Menanggapi krisis logistik ini, Pemkab Mahulu menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang Februari hingga Agustus 2026, Pemkab telah menyalurkan 14,25 ton beras SPHP dan premium. Dalam OPM pada 8–10 Agustus 2026 saja, tercatat permintaan mencapai 4.000 sak beras.
Pemkab Mahulu juga berkoordinasi dengan Bulog untuk membangun gudang cadangan pangan daerah secara permanen di Mahulu. Pemprov Kaltim pun telah membuka opsi penyaluran cadangan beras pemerintah untuk wilayah terdampak.
Sebagai solusi jangka panjang, Angela mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur darat, khususnya penanganan ruas jalan perbatasan sepanjang 24,4 kilometer dari Long Pakaq menuju Tiong Ohang yang saat ini tertutup longsor, serta pembukaan jalan darat menuju Long Apari.
“Target jangka pendek kami adalah mencegah kekosongan stok agar masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Namun secara struktural, konektivitas darat harus dibangun agar ketahanan pangan warga tidak terus-menerus bergantung pada tinggi muka air sungai,” tutur Angela.
