Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bergeming menghadapi kritik terhadap rencana pembangunan Kereta Kalimantan.
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto membangun kereta api Kalimantan memicu pro-kontra tajam. Di Kalimantan Timur (Kaltim), gelombang kritik yang menguat dari akademisi, parlemen, hingga organisasi lingkungan.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tetap pada posisi optimis menyambut wacana Prabowo tersebut.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa gagasan pembangunan jalur rel perkeretaapian ini sebetulnya bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari janji politik saat kontestasi Pilkada sebelumnya.
"Dari awal kami pada saat kampanye waktu itu kita sudah merencanakan untuk membuat kereta api dari Samarinda, IKN ke Balikpapan. Kemudian diperpanjang lebih jauh lagi dari Bontang, hingga Berau," ungkap politikus Gerindra ini saat ditanya EksposKaltim, Kamis (6/8).
Seno Aji menyambut positif instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta persiapan proyek perkeretaapian ini dimatangkan. Pihaknya berharap daya tarik proyek ini mampu mendatangkan dana segar dari pihak swasta.
Lihat postingan ini di Instagram
"Ini akan sangat menarik nantinya ke depan dengan sambungan kereta api industri dan untuk masyarakat dari Berau sampai ke Balikpapan," tuturnya.
Pemprov Kaltim meyakini kehadiran moda transportasi massal berbasis rel ini akan menjadi solusi konkret atas persoalan efisiensi ekonomi daerah.
"Yang pertama akan memudahkan logistik, yang kedua transportasi menjadi lebih murah. Nah ini yang kita harapkan segera bisa terjadi di Kaltim," sebut Seno Aji.
Namun, optimisme Wagub Kaltim ini berhadapan langsung dengan penolakan dari kelompok masyarakat sipil, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), DPRD Kaltim, hingga akademisi Universitas Mulawarman.
Mereka sepakat menilai proyek ini berpotensi besar mempercepat kerusakan lingkungan, memicu konflik agraria, serta dituding murni meladeni kepentingan korporasi tambang batu bara dan perkebunan sawit.
Saat dikonfirmasi mengenai rentetan penolakan tersebut, terutama terkait ancaman krisis ekologis dan pengerukan sumber daya alam (SDA) secara masif, Seno Aji menanggapi santai. Ia meyakini pemerintah mampu melakukan pengawasan.
"Saya pikir enggak ada masalah selama kita bisa kontrol RKB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) kemudian mereka bisa menggunakan yang baik enggak ada masalah bagi Kaltim. Intinya trennya positif aja," pungkas Seno Aji.
