Pemerintah Kota Samarinda memilih memangkas biaya seremoni, bukan pembangunan layanan publik, di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Samarinda tidak memilih menghentikan pembangunan layanan publik. Sebaliknya, efisiensi diterapkan hingga ke cara pemerintah meresmikan fasilitas yang telah dibangun.
Empat puskesmas hasil transformasi dan sejumlah fasilitas kesehatan di RSUD IA Moeis Samarinda tidak diresmikan dalam agenda terpisah. Seluruhnya dipusatkan dalam satu seremoni di RSUD IA Moeis, Senin (31/8).
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan keputusan tersebut sengaja diambil untuk menekan biaya yang muncul apabila setiap fasilitas diresmikan secara terpisah.
“Karena pasti kalau masing-masing satu-satu selain berbiaya mahal kan kita efisiensi mending akhirnya kita rapat, simpulkan agar efisien dipusatkan peresmiannya,” kata Andi Harun.
Bagi Andi Harun, pola tersebut bukan sekadar persoalan teknis seremoni. Efisiensi harus menyentuh pengeluaran pemerintah yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, sementara belanja untuk kebutuhan publik tetap harus berjalan.
Prinsip tersebut tercermin dalam agenda peresmian kali ini. Pemkot Samarinda meresmikan empat puskesmas, yakni Puskesmas Harapan Baru, Puskesmas Sungai Kapih, Puskesmas Bantuas dan Puskesmas Mangkupalas.
Di RSUD IA Moeis, pemerintah juga meresmikan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gedung Chatlab Jantung, Gedung Gizi serta Gedung Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Samarinda.
Dengan demikian, pemerintah tidak mengurangi substansi pembangunan layanan kesehatan hanya karena harus melakukan efisiensi. Yang ditekan justru pengeluaran yang dianggap tidak perlu.
Dari Puskesmas Kurang Layak hingga Akreditasi Paripurna
Andi Harun menilai transformasi fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut. Ia menyoroti Puskesmas Harapan Baru yang sebelumnya disebutnya sama sekali kurang layak, namun setelah ditransformasi justru langsung meraih akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Sementara tiga puskesmas lainnya juga telah diarahkan menjadi fasilitas kesehatan dengan konsep pelayanan yang lebih modern.
IA Moeis Mulai Bidik Layanan Bayi Tabung
Peresmian fasilitas di RSUD IA Moeis juga membawa agenda yang lebih besar dari sekadar penambahan bangunan. Gedung KIA yang kini tersedia disebut memiliki peluang dikembangkan menjadi layanan bayi tabung.
Namun pengembangan tersebut membutuhkan tambahan fasilitas medis dengan kebutuhan anggaran yang cukup fantastis.
“Kita perlu mengadakan tambahan fasilitas medis dengan kurang lebih sekitar Rp10-12 miliar dan kita akan memberikan dukungan itu,” katanya.
Andi Harun telah meminta agar proposal dan usulan pengembangan layanan tersebut disiapkan untuk melihat kemungkinan direalisasikan pada tahun depan. Jika terealisasi, layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat Kaltim untuk mencari layanan bayi tabung di luar daerah.
“Di Kalimantan ini cuma di Kalimantan Barat yang punya syukur-syukur kalau kita tahun depan sudah bisa mengadakan alatnya jadi tidak perlu lagi jauh-jauh warga Kaltim ini cukup datang ke rumah sakit IA Moeis,” katanya.
Selain layanan KIA, penguatan fasilitas juga dilakukan melalui Gedung Gizi. Menurut Andi Harun, pengelolaan gizi pasien menjadi bagian penting dalam proses pemulihan karena kesembuhan tidak hanya ditentukan oleh obat.
“Asupan nutrisinya wajib terukur berdasarkan kondisi pasien dan memenuhi syarat higienis,” lanjutnya.
Sementara Gedung Layanan Promosi Kesehatan menjadi bagian dari penguatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, Andi Harun menempatkan pola peresmian tersebut dalam kerangka kebijakan efisiensi yang lebih luas. Menurutnya, pemerintah harus berani mengurangi belanja yang tidak penting dan tidak prioritas agar anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Bukan berhenti belanja, hanya berhemat untuk belanja-belanja yang tidak penting, tidak prioritas supaya kita bisa sisihkan untuk membelanjakan hal-hal yang diperlukan oleh rakyat,” tegasnya.
Ia menilai pembangunan fasilitas kesehatan yang diresmikan menjadi salah satu bukti bahwa efisiensi tidak identik dengan berhentinya pembangunan.
Menurutnya, prinsip tersebut harus diterapkan secara nyata, bukan berhenti sebagai slogan.
“Kalau cuma berefensiensi hanya narasi hanya slogan ya itu tidak akan menyelesaikan masalah akan menimbulkan beban baru,” ujarnya.
Andi Harun menegaskan, fasilitas yang diresmikan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar masyarakat sesuai mandatori kebijakan nasional dan arahan Presiden dalam penggunaan dana APBD.
Ia berharap seluruh fasilitas tersebut pada akhirnya tidak berhenti sebagai proyek fisik maupun seremoni pemerintahan, tetapi benar-benar meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga.
“Kemudian selebihnya dan paling utama mudah-mudahan semua gedung ini memberi dampak bermanfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Samarinda,” pungkasnya.
