Polemik komentar seorang dokter RSUD IA Moeis Samarinda yang viral di media sosial dinilai bukan sekadar persoalan individu
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Polemik komentar seorang dokter RSUD IA Moeis Samarinda yang viral di media sosial usai menanggapi unggahan seorang pasien mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie, menilai kasus tersebut menjadi pengingat bahwa etika profesi tenaga kesehatan tidak berhenti saat jam kerja berakhir, melainkan tetap melekat, termasuk di ruang digital.
Menurut Novan, status sebagai dokter maupun perawat merupakan identitas profesi yang selalu melekat di mata masyarakat. Karena itu, setiap ucapan atau komentar yang disampaikan di media sosial tetap akan dipersepsikan sebagai cerminan profesinya.
"Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir 'di luar jam kerja'. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat," ujarnya, Kamis (6/8).
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan agar tenaga kesehatan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Menurutnya, komentar yang tidak tepat dapat memunculkan kesan hilangnya empati terhadap masyarakat yang tengah berjuang menghadapi persoalan kesehatan.
"Ya jangan sampai mulutmu harimau lah," katanya.
Novan juga menyoroti bahwa dalam unggahan yang ramai diperbincangkan tersebut, pasien tidak pernah menyebut nama rumah sakit yang dimaksud. Namun, karena komentar yang menjadi perhatian publik berasal dari seorang dokter RSUD IA Moeis, persepsi masyarakat pun berkembang ke arah institusi tempat dokter itu bertugas.
Meski demikian, ia meminta masyarakat turut memahami kondisi rumah sakit yang tidak jarang menghadapi keterbatasan kapasitas ruang perawatan. Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada lemahnya komunikasi antara petugas dan pasien.
Ia menilai, pasien yang sedang sakit membutuhkan kepastian dan penjelasan yang memadai. Ketika ruang perawatan belum tersedia, petugas seharusnya menyampaikan kondisi tersebut beserta estimasi waktu tunggu agar pasien maupun keluarga tidak merasa diabaikan.
Sebagai lembaga yang membidangi urusan kesehatan, Komisi IV DPRD Samarinda, kata Novan, terus menerima berbagai aspirasi dan laporan masyarakat mengenai pelayanan fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Namun dalam kasus yang tengah viral ini, DPRD belum mengetahui secara pasti rumah sakit yang dimaksud dalam unggahan pasien.
Lihat postingan ini di Instagram
"Tapi paling tidak dengan kejadian ini menjadi pelajaran bersama buat kedua belah pihak, terutama buat si petugas tadi, baik itu dokter maupun tenaga kesehatannya," jelasnya.
Lebih jauh Novan juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai sikap tenaga kesehatan yang dinilai kurang ramah, Novan meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda memberikan perhatian lebih terhadap kualitas komunikasi dalam pelayanan.
Ia juga mendorong kepala puskesmas maupun direktur rumah sakit melakukan screening terhadap petugas yang ditempatkan di garda terdepan pelayanan.
Menurutnya, kesiapan psikologis petugas menjadi faktor penting karena kesalahan kecil dalam berkomunikasi dapat berkembang menjadi persoalan besar.
"Karena ini akan menjadi bola liar. Kan gara-gara salah ucap atau ketus saja, namanya orang sakit, kita dengar agak nada naik satu oktaf saja sudah berbeda tanggapannya," ujarnya.
Selain itu, Novan turut menyoroti lamanya waktu tunggu pasien untuk mendapatkan ruang perawatan. Menurutnya, kondisi tersebut memang dapat terjadi ketika kapasitas rumah sakit penuh. Namun, pasien tetap berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan keterlambatan dan perkiraan waktu menunggu.
"Kenapa sih harus perlu sekian jam baru diterima? Harusnya diberi penjelasan kemungkinan menunggunya sekian," katanya.
Ia menambahkan apabila setelah memperoleh penjelasan pasien atau keluarga memilih dirujuk ke rumah sakit lain, keputusan tersebut dapat diambil secara sadar tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Kendati demikian Novan kembali mengingatkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas, klinik pemerintah, maupun rumah sakit, harus menjadikan pelayanan yang humanis sebagai prioritas.
Ia juga meminta proses screening terhadap petugas pelayanan diperkuat agar masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang lebih baik.
"Orang masuk kalau dilembuti kan enak ya. Karena saya juga pernah mengalami ini, bahkan saya dapat laporan dari mana-mana juga pernah hal-hal seperti ini," pungkasnya.
