Kelangkaan dan panjangnya antrean solar di Bontang tak hanya memicu persoalan distribusi. DPRD Bontang menerima laporan dugaan jual-beli nomor antrean, dengan harga kupon untuk jatah 80 liter disebut mencapai Rp200 ribu.
EKSPOSKALTIM, Bontang - Kelangkaan dan panjangnya antrean solar di Bontang tak hanya memicu persoalan distribusi. DPRD Bontang menerima laporan dugaan jual-beli nomor antrean, dengan harga kupon untuk jatah 80 liter disebut mencapai Rp200 ribu.
Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, meminta Pertamina dan pengelola SPBU menindak tegas operator maupun pihak lain yang terbukti terlibat dalam dugaan permainan distribusi BBM tersebut.
Alfin mengatakan laporan mengenai dugaan pengetapan, calo antrean hingga jual-beli nomor antrean berulang kali diterimanya dari masyarakat melalui sejumlah kanal media sosial.
“Saya sudah sering sekali dapat laporan teman-teman. Mereka DM saya melalui Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain. Pak tolong, ini kupon solar ada yang jual, jadi truk juga tidak semua dapat,” ujarnya, Senin (31/8).
Menurut Alfin, nomor antrean yang semestinya menjadi bagian dari mekanisme pelayanan masyarakat diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu.
“Ada yang melaporkan penjualan kupon. Kalau tadi bilang Pak Arif ada publik yang tidak mendapatkan nomor antrean, nomor antreannya dijual. Entah siapa penjualnya, apakah pegawai SPBU atau ada yang menyampaikan mungkin calo-calo yang sengaja ikut antre lalu dijual,” tambahnya.
Harga Kupon Capai Rp200 Ribu
Dugaan jual-beli tersebut, kata Alfin, tidak sekadar berupa biaya kecil. Berdasarkan laporan yang diterimanya, harga kupon disebut bervariasi mengikuti jumlah jatah solar yang diperoleh.
Untuk jatah 40 liter, kupon disebut dijual Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Sementara jatah 80 liter dibanderol sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.
“Ini bukan satu dua orang yang sudah bicara sama saya. Tolong diusut tuntas, karena saya kira hal-hal seperti ini bisa menjadi perhatian, baik Pertalite maupun solar,” tegasnya.
Alfin juga mendorong Pertamina memperbaiki pola distribusi BBM ke Bontang. Salah satunya dengan memajukan pengiriman atau distribusi ke shift pertama agar penyaluran dapat berlangsung lebih cepat dan antrean kendaraan berkurang.
Menurut dia, percepatan distribusi akan membuat BBM lebih cepat tersedia sehingga kendaraan tidak perlu menumpuk dalam antrean panjang di SPBU.
“Seandainya shift satu kita cepat nyedot Bontang, ya juga enggak ada teman-teman itu yang ngantri mungkin. Jalan terus, semua publik dapat. Logika sederhananya begitu,” ujarnya.
Persoalan antrean solar juga disebut mulai mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar SPBU. Alfin menyoroti antrean kendaraan pengangkut solar yang memanjang hingga menutup akses menuju sekolah.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Kilometer 3 Bontang, ketika antrean kendaraan disebut kerap menghalangi akses menuju sekolah.
“Seperti di Kilo Tiga, sampai sekolahan itu kadang ditutup oleh antrean. Ini ke sekolah itu ditutup,” jelasnya.
Menurut Alfin, kondisi tersebut bukan lagi sekadar persoalan kelancaran lalu lintas, tetapi telah menyentuh aspek keselamatan pelajar.
“Sudah berapa kali kecelakaan dan segala macam, patah kaki, patah tangan. Kok bisa pendidikan itu digeser dengan hal-hal seperti itu,” tegasnya.
Ia berharap persoalan distribusi solar di Bontang tidak berhenti pada penanganan antrean. Dugaan permainan kupon dan keterlibatan pihak tertentu, menurut dia, perlu diusut, sementara pola distribusi BBM juga harus dibenahi agar pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih tertib dan adil.
