EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai merancang rantai distribusi ikan yang lebih pendek dan terintegrasi setelah beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Harapan Baru.
Dermaga Harapan Baru yang berada tepat di seberang TPI di Jalan Cipto Mangunkusumo kini dibidik sebagai titik pendaratan dan bongkar hasil tangkapan nelayan sebelum ikan masuk ke TPI maupun cold storage milik pemerintah.
Rencana tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memastikan investasi TPI Harapan Baru tidak berhenti sebagai fasilitas fisik, tetapi memiliki ekosistem distribusi yang mendukung aktivitas perdagangan ikan dari hulu ke hilir.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan dirinya telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi dermaga untuk memastikan fasilitas tersebut memungkinkan digunakan sebagai titik pendaratan kapal nelayan.
“Jika sekiranya di bagian pelabuhan itu juga kita fungsikan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan,” ungkapnya (24/8).
Menurutnya, fungsi dermaga sengaja akan dipisahkan dari fungsi TPI. Dermaga hanya menjadi titik bongkar, sementara aktivitas penjualan tetap dipusatkan di TPI Harapan Baru.
“Seberangnya cuma tempat bongkar saja supaya nggak terlalu jauh mengambil dari tempat lain untuk masukkan ikan ke TPI Harapan Baru atau ke cold storage kita,” jelasnya.
Konsep tersebut dinilai penting lantaran keberadaan TPI baru harus ditopang akses pendaratan yang memadai. Tanpa titik bongkar yang dekat, aktivitas TPI berpotensi tetap bergantung pada fasilitas lain dan membuat rantai distribusi ikan menjadi lebih panjang.
Karena itu, Pemkot Samarinda mulai menghitung kemungkinan menghidupkan kembali fungsi Dermaga Harapan Baru dengan kapasitas terbatas dan khusus menopang kebutuhan TPI di kawasan tersebut.
Lebih jauh, Andi Harun tidak hanya melihat Dermaga Harapan Baru sebagai fasilitas teknis untuk mendukung bongkar ikan. Ia melihat kawasan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru di Samarinda.
“Saya melihat bahwa kawasan pelabuhan kita di Harapan Baru itu sebenarnya juga barang mewah, perlu penataan,” katanya.
Jika kondisi fiskal memungkinkan, penataan akan dilakukan secara bertahap dengan menggabungkan fungsi kepelabuhanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Konsep tersebut, menurut Andi Harun, dapat diterapkan di sejumlah kawasan lain agar pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu wilayah.
Namun, ia mengakui pembangunan fisik bukan bagian tersulit dari rencana tersebut. Tantangan terbesar justru berada pada aspek penataan dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan. Karena itu ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan kekurangan maupun kritik terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Tinggal penataannya walau yang paling berat itu sebenarnya adalah penataan. Karena ini menyangkut tentang budaya tapi ya nggak apa-apa memang kita harus mulai,” pungkasnya.
