Penduduk bekerja bertambah, tapi sektor formal di Kaltim malah menyusut tajam! Mengapa angka pengangguran Kaltim masih bertengger di 5,23 persen?
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian di tengah terbatasnya penyerapan tenaga kerja formal. Bertambahnya jumlah penduduk bekerja ternyata belum sepenuhnya diikuti penguatan komposisi pekerjaan formal di daerah.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 mencapai 5,23 persen. Angka tersebut naik 0,05 persen poin dibandingkan Agustus 2025.
Pada periode yang sama, jumlah penduduk bekerja mencapai 2.017.865 orang atau bertambah 48.126 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pekerja yang terserap pada kegiatan formal hanya 1.072.840 orang atau 53,17 persen.
Proporsi ini menyusut 3,62 persen poin dibandingkan Agustus 2025.
Kondisi tersebut menunjukkan tantangan ketenagakerjaan Kaltim bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kemampuan sektor formal mempertahankan daya serapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi mengatakan kenaikan TPT dibandingkan periode Agustus sebelumnya memang relatif kecil. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang belum cukup kuat mendorong penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor formal.
Menurutnya, belanja pemerintah maupun rumah tangga yang belum optimal menggerakkan perekonomian turut memengaruhi terbatasnya kesempatan kerja. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih banyak bekerja di sektor informal.
"Sehingga serapan sektor formal sekarang menjadi lebih terbatas dan banyak bekerja di sektor informal," kata Rozani, Selasa (10/11).
Secara nasional, Kaltim berada dalam enam besar provinsi dengan angka pengangguran tertinggi. Meski demikian, Rozani menyebut tingkat pengangguran sekitar 5 persen tersebut masih lebih baik dibandingkan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, angka pengangguran Kaltim masih relatif lebih tinggi. Rozani menilai tingginya mobilitas pencari kerja turut memengaruhi kondisi tersebut. Aktivitas industri, keberadaan pabrik, serta standar upah yang relatif lebih tinggi menjadi daya tarik bagi masyarakat dari luar daerah untuk mencari pekerjaan di Kaltim.
"Biarpun tumbuhnya kecil tapi sumbangannya besar, kontribusinya besar, dan sektor formalnya tetap lebih tinggi dibanding Kalimantan yang lain sehingga banyak orang mencari pekerjaan di Kalimantan," ujarnya.
Ia juga menyebut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain turut menjadi daya tarik pencari kerja.
Sementara itu, terkait penetapan upah minimum tahun ini, Disnakertrans Kaltim mengupayakan adanya peningkatan. Namun, besaran kenaikan masih menunggu pembahasan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, serta keberlangsungan usaha.
"Kita usahakan tentu ada peningkatan. Itu tentu harus ada imbangan antara sisi pekerja dan pengusaha, dan tentu saja ada sisi dari pemerintah ingin memastikan warganya mendapat upah yang layak sesuai ketentuan," katanya.
Sebelumnya Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai menjelaskan jumlah penduduk yang bekerja di Kaltim pada Agustus 2026 mencapai 2.017.865 orang. Angka tersebut bertambah 48.126 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Struktur penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan jumlah 382.186 pekerja atau mencakup 18,94 persen dari total penduduk bekerja. Sebaliknya, kontribusi paling kecil berasal dari sektor Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin yang hanya menyerap 6.933 orang atau 0,34 persen.
Namun, pertambahan jumlah penduduk bekerja tidak diikuti peningkatan proporsi pekerja formal. Pada Agustus 2026, pekerja formal tercatat sebanyak 1.072.840 orang atau 53,17 persen dari total penduduk bekerja.
“Proporsi tersebut turun 3,62 persen poin dibandingkan Agustus 2025,” kata Rifai.
Di sisi lain, persentase setengah pengangguran tercatat 5,55 persen atau turun 0,11 persen poin. Sementara pekerja paruh waktu mencapai 18,27 persen, berkurang 1,75 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
