Peti jenazah terpaksa dipikul warga karena jalan rusak parah, anggaran Rp1 miliar di Kanaan Bontang justru terpaksa dialihkan.
EKSPOSKALTIM, Bontang – Warga RT 01, Jalan Nusantara, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, meminta akses jalan yang layak, lantaran menuju kawasan permukiman dan perkebunan masih berupa tanah bercampur bebatuan.
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika hujan turun. Jalan yang sebelumnya diperbaiki secara swadaya justru mengalami longsor dan amblas, sehingga menyulitkan aktivitas warga.
Perwakilan warga, Helen, mengungkapkan terdapat sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan tersebut.
Menurutnya, sejak 2018 warga telah bergotong royong memperbaiki akses jalan menggunakan dana swadaya. Bahkan, warga secara rutin mengumpulkan uang demi menjaga jalan tetap bisa dilalui.
Namun, hujan deras pada Desember 2025 menyebabkan kerusakan semakin parah. Tanah di sepanjang jalan terkikis hingga amblas dan longsor ke area sekitarnya.
"Kami perbaiki lagi, tetapi setiap hujan turun, kembali amblas. Sampai akhirnya sekarang kondisinya semakin sulit dilalui," ungkapnya dalam rapat dengar bersama DPRD dan Pemkot Bontang, Senin (9/11/2026), di Kantor DPRD Kota Bontang.
Ia berceria kondisi jalan tersebut bukan sekadar menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga pernah menimbulkan pengalaman memilukan bagi warga.
Salah satunya ketika seorang anak kecil hendak berangkat sekolah. Karena kondisi jalan yang licin dan bergelombang, orang tuanya terpaksa menggendong anak tersebut menggunakan kain agar tidak terjatuh.
"Yang paling miris, ketika cucu saya meninggal dunia. Kami punya kendaraan untuk mengangkut jenazah, tetapi tidak bisa masuk karena kondisi jalan. Akhirnya peti jenazah harus dipikul warga ke pemakaman," jelasnya.
Helen menyebut sebelumnya pernah dilakukan pemasangan tanggul menggunakan karung untuk menahan longsoran tanah. Namun, upaya itu tidak bertahan lama karena kembali rusak diterjang hujan.
"Kami sempat mendapat informasi bahwa anggaran sekitar Rp1 miliar telah disiapkan untuk pembangunan di wilayah kami, tapi sepertinya tidak jadi lagi. Padahal kami harapkan di natal dan tahun baru kami bisa menikmati jalan yang bagus," bebernya.
Ia berharap, jalan utama dan drainase bisa dibangun sekitar 150 meter hingga 200 meter saja.
Terkendala Status Lahan
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, menjelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur di kawasan itu terkendala persoalan kepemilikan lahan.
Ia menyebut berdasarkan penelusuran pemerintah, kawasan tersebut masuk dalam area peruntukan lain (APL).
Namun, untuk mengalokasikan anggaran APBD, pemerintah daerah harus memastikan status lahan menjadi milik Pemkot Bontang atau telah melalui proses hibah yang sah.
"Ini sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Salah satu persyaratan agar APBD bisa masuk adalah lahannya harus menjadi milik pemerintah daerah," jelasnya.
Edy mengungkapkan pihaknya sebenarnya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp1 miliar dalam rancangan APBD Perubahan untuk pembangunan drainase di Jalan Nusantara.
Bahkan, sejak Juni 2026, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar proses hibah lahan dapat segera diselesaikan. Namun, proses tersebut belum tuntas lantaran status kepemilikan tanah belum dinyatakan jelas.
"Hasil konfirmasi bersama PT Badak LNG memastikan kawasan tersebut merupakan aset milik Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)," ungkapnya.
Oleh karena itu, anggaran Rp1 miliar yang sebelumnya PUPR Bontang siapkan akhirnya dialihkan ke lokasi lain, yakni di Kampung Timur, RT 01 Kanaan, yang status lahannya sudah milik Pemkot Bontang.
Ia menambahkan dalam surat balasan tersebut, PT Badak LNG menyarankan agar Pemkot Bontang berkoordinasi langsung dengan LMAN sebagai pihak pengelola barang milik negara terkait rencana pembangunan drainase untuk kepentingan masyarakat.
PT Badak LNG Bukan Pemilik Aset
Sementara itu, Supervisor of Internal & External Relations PT Badak LNG, Syuhril, menjelaskan kepemilikan aset berada di bawah LMAN, lembaga yang berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
"PT Badak dalam hal ini bukan pemilik aset. Pemilik aset yang sesungguhnya adalah LMAN. Kami hanya diberikan hak untuk mengelola dan mengawasi seluruh aset yang ada, termasuk lahan tersebut," jelasnya.
Lalu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menyarankan Pemkot Bontang untuk memohon kepada PT Badak LNG untuk melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), untuk membantu pembuatan jalan dan drainase.
"Saya minta Pemkot cari formasi yang paling baik, agar warga tetap bisa mendapatkan hak tinggalnya dengan memiliki jalan yang layak," tutupnya.
