Rencana sodetan untuk mengurangi banjir di Loa Janan Ilir belum berlanjut. Mendapat penolakan dari sebagian warga di wilayah Kutai Kartanegara.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Rencana sodetan untuk mengurai banjir di Loa Janan Ilir belum bisa dilanjutkan begitu saja. Setelah menuai protes dari warga Desa Loa Janan Ulu, Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kota Samarinda memilih menahan pekerjaan fisik selama satu hingga dua pekan untuk membuka ruang komunikasi lintas wilayah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut persoalan yang muncul bukan berada pada substansi rencana teknis sodetan, melainkan komunikasi yang dinilai belum berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat.
“Saya menilai masalahnya bukan di masalah substansial, tapi di masalah komunikasi,” kata Andi Harun.
Andi Harun mengatakan dirinya telah menerima laporan dari jajaran Dinas Pekerjaan Umum, camat, lurah hingga Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) terkait perkembangan polemik tersebut.
Ia menegaskan sodetan bukan proyek yang tiba-tiba muncul setelah banjir terjadi. Rencana itu disebut lahir dari aspirasi masyarakat Loa Janan Ilir yang selama ini meminta pemerintah mencari solusi terhadap banjir, khususnya di kawasan Perumahan Haji Saleh.
Kajian teknis kemudian dilakukan. Dari kajian tersebut, pemerintah menemukan persoalan backwater, ketika aliran air dari arah Waduk Barito masuk kembali ke kawasan Tani Aman dan Loa Janan Ilir. Kondisi tersebut semakin berat karena saluran air di sisi Jalan Poros Samarinda-Balikpapan mengalami bottleneck.
“Kesimpulannya terjadi backwater, air kembali dari arah Waduk Barito milik provinsi yang ada di sekitar Tani Aman atau Loa Janan Ilir, masuk ke saluran yang pada saat itu mengalami bottleneck,” ujarnya.
Dari persoalan itulah sodetan dipilih sebagai rekayasa teknis untuk mengalirkan air dan mengurangi tekanan pada kawasan yang selama ini terdampak. Orang nomor satu di Samarinda itu bahkan membandingkannya dengan sodetan yang pernah dikerjakan di Jalan Rel, Kecamatan Samarinda Seberang.
Setelah penyodetan dilakukan, kawasan tersebut disebut tidak lagi mengalami genangan seperti sebelumnya.
Namun, skema serupa di Loa Janan kini berhadapan dengan kekhawatiran masyarakat di sisi lain. Sebelumnya warga Desa Loa Janan Ulu memprotes rencana tersebut karena khawatir aliran dari Samarinda justru menambah beban wilayah mereka.
Andi Harun menyebut Pemkot sebenarnya telah membebaskan lahan di sekitar jalur sodetan. Karena itu, menurutnya, munculnya kekhawatiran tersebut lebih berkaitan dengan informasi mengenai desain dan fungsi proyek yang belum tersampaikan secara efektif.
Bukan Sekadar Urusan Samarinda
Persoalan sodetan kemudian berkembang menjadi urusan dua daerah. Jalur yang dirancang untuk mengurai tekanan banjir Samarinda bersinggungan dengan wilayah Kukar sehingga komunikasi antarpemerintah menjadi bagian penting sebelum pekerjaan kembali dilanjutkan.
Andi Harun mengatakan komunikasi dengan Bupati Kukar Aulia Rahman telah dilakukan secara informal. Menurutnya, kedua kepala daerah pada prinsipnya telah memahami persoalan yang terjadi.
Namun, komunikasi di level pimpinan tidak dianggap cukup. Andi Harun meminta camat dan lurah di Samarinda membangun komunikasi dengan jajaran pemerintahan Kukar, termasuk camat, kepala desa atau lurah, serta tokoh masyarakat.
“Jadi kegiatan itu adalah murni aspirasi masyarakat Loa Janan Ilir di kilo 3 itu,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari upaya mengatasi banjir di kawasan Perumahan Haji Saleh. Air dari arah HM Rifaiddin disebut turut masuk ke kawasan Barito dan menambah tekanan terhadap sistem aliran di Loa Janan Ilir.
Rencana penanganan tersebut, kata dia, sebelumnya telah masuk dalam perencanaan Pemprov Kaltim. Namun ketika anggaran yang sebelumnya disiapkan tidak lagi tersedia, Pemkot Samarinda memilih mengambil alih pembiayaan.
“Saya memberilah arahan di APBD, kita jangan berhenti karena tidak ada anggaran. Kita yang ambil alih tanggung jawabnya, kita mengalokasi anggaran, teranggarankanlah kegiatan di situ,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta kekhawatiran mengenai potensi banjir di wilayah penerima tidak langsung disimpulkan sebagai dampak yang pasti terjadi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikembalikan ke kajian teknis dan dibahas bersama masyarakat.
Untuk meredam polemik, Andi Harun pun memutuskan pekerjaan fisik sodetan tidak langsung diteruskan. Ia meminta jajaran Pemkot meredamkan suasana selama sekitar satu hingga dua pekan sembari memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah Kukar.
“Saya pikir untuk sementara kita cooling down dulu. Kalau kita terus melanjutkan dalam kondisi sekarang, ada intensitas komunikasi yang diperlukan dilanjutkan, kurang bijak juga kan,” ujarnya.
Andi Harun menyebut kontrak pekerjaan masih berlangsung hingga sekitar pertengahan Desember. Artinya, penghentian sementara tersebut tidak serta-merta berarti proyek dibatalkan. Di saat yang sama, ia meminta masyarakat Loa Janan Ilir yang sejak awal memperjuangkan penanganan banjir ikut mengambil bagian dalam komunikasi dengan masyarakat Loa Janan Ulu.
Menurut Andi Harun, hubungan Samarinda dan Kukar seharusnya tidak terseret menjadi perpecahan hanya karena batas administratif. Ia mencontohkan pelayanan air bersih di kawasan Loa Janan yang selama ini dilakukan PDAM Kukar.
Baginya, hubungan dua daerah tersebut semestinya dibangun berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar garis administrasi. Andi Harun menegaskan, pemerintah tidak ingin polemik pro dan kontra justru menggeser tujuan awal pembangunan, yakni mengurangi persoalan banjir yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat Loa Janan Ilir.
“Padahal yang harus dicari adalah titik persamaannya,” pungkasnya.
