EKSPOSKALTIM, Bontang – Dua fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun pemerintah pusat di Kota Bontang, hingga kini belum beroperasi untuk menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu fasilitas tersebut berada di Jalan Pattimura, Kelurahan Api-Api, berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Bangunan itu mulai dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2025 dan telah selesai pada awal tahun 2026.

Meski bangunan telah rampung, dapur tersebut belum digunakan sebagai tempat operasional SPPG. Hal serupa juga terjadi pada fasilitas dapur yang berada di Kelurahan Gunung Telihan.

Kedua fasilitas itu pada dasarnya disediakan untuk mendukung kebutuhan operasional program MBG. Namun, hingga saat ini belum ada aktivitas pemrosesan maupun distribusi makanan dari kedua bangunan tersebut.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menilai kondisi tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar.

Terlebih lagi, Pemkot Bontang telah memberikan dukungan berupa penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas SPPG. Menurutnya, fasilitas yang sudah dibangun seharusnya dapat segera dimanfaatkan agar tidak menjadi bangunan yang menganggur.

“Lahannya sudah kami siapkan dan sudah kami berikan untuk mendukung program ini. Kalau fasilitasnya tidak dipakai, tentu sayang dan akhirnya tidak memberikan manfaat,” katanya, Selasa (22/9/2026).

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, belum beroperasinya dua dapur tersebut, terkait dengan masalah pengelolaan serta sejumlah kebutuhan pendukung operasional.

Pihaknya akan membicarakan masalah tersebut dengan SPPG Regional Bontang. Pembahasan itu diharapkan menghasilkan solusi sehingga fasilitas yang telah tersedia dapat segera difungsikan.

Neni juga membuka kemungkinan, pengelolaan dapur melibatkan yayasan lokal yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial di Kota Bontang.

Ia menilai keterlibatan yayasan dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan fasilitas, sehingga operasional dapur tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

“Menurut saya bisa aja melibatkan yayasan yang memang selama ini aktif dalam kegiatan sosial dan sudah berafiliasi dengan Pemkot Bontang,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kota Bontang, Surya Dwi Saputra, mengatakan, dua SPPG tersebut belum bisa beroperasi karena perizinan belum rampung.

“Surat pinjam pakainya belum selesai, jadi kami masih menunggu Arahan lebih lanjut dari BGN Pusat, terkait juknis SPPG lahan pemerintah daerah dan operasionalnya seperti apa,” tandasnya.