EKSPOSKALTIM, Samarinda - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2025 tidak mencapai target. Hingga tutup buku akhir Desember 2025, tingkat serapan anggaran Pemprov Kaltim tercatat sebesar 86 persen.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengakui capaian tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, serapan APBD Kaltim masih mampu mencapai 91 persen.
“Kalau dibandingkan tahun lalu memang terjadi penurunan. Tahun ini serapan kita berada di 86 persen,” ujar Rudy Mas’ud saat memimpin rapat briefing di Ruang Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (7/1), dikutip dari antara.
Total APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun. Capaian realisasi belanja 86 persen itu juga meleset dari target awal pemerintah daerah yang mematok serapan minimal 93 persen.
Meski demikian, Rudy mencatat kinerja positif dari sisi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan disebut mencapai 93 persen dari target yang ditetapkan.
Terkait kondisi keuangan daerah pasca penutupan tahun anggaran, Rudy menyebut dana yang tersimpan di kas daerah berada di kisaran Rp788 miliar. Ia tidak merinci besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara keseluruhan, namun angka tersebut menunjukkan posisi likuiditas daerah untuk mengawali tahun 2026.
Salah satu langkah utama yang akan ditempuh adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta mematangkan perencanaan kegiatan sejak awal.
“Pelaksanaan lelang tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, namun perencanaannya harus lebih siap. Kami ingin memastikan tidak ada lagi keterlambatan yang berdampak pada rendahnya realisasi anggaran,” tegas Rudy.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltim berharap serapan APBD 2026 dapat lebih optimal, sehingga dampak ekonomi dari belanja pemerintah bisa dirasakan masyarakat Kalimantan Timur secara tepat waktu.
