EKSPOSKALTIM, Samarinda - Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi untuk mempercepat normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali air. Ini, sebagai langkah utama penanganan banjir di Samarinda.
Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Andri Rahmanto Wibowo, mengatakan salah satu fokus penanganan adalah peninggian tanggul Sungai Karang Mumus, khususnya di Kelurahan Dadi Mulia.
“Kami menggarap program untuk peninggian tanggul di Sungai Karang Mumus, khususnya di Kelurahan Dadi Mulia. Insya Allah pada 2026 sudah ada anggarannya,” ujar Andri dikutip dari ANTARA, Minggu (14/12).
Menurut Andri, upaya fisik tersebut penting mengingat tingginya curah hujan serta pengaruh pasang surut air laut yang kerap memicu genangan di sejumlah titik vital ibu kota Kalimantan Timur.
Selain peninggian tanggul, BWS juga memastikan penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengerukan sedimen hingga penguatan tebing sungai. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tampung aliran air.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda turut membangun sistem drainase secara masif di kawasan perkotaan sepanjang 2025.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Samarinda, Darmadi, menyebut konektivitas antarsaluran drainase terus dibenahi agar aliran air hujan bisa langsung masuk ke sungai utama tanpa hambatan.
Pemerintah kota juga memprioritaskan pembangunan kolam-kolam retensi. Fungsinya menahan debit air berlebih sebelum dialirkan secara terkendali ke saluran pembuangan akhir.
Pengamat Hidro-Oseanografi, Idris Mandang, mengingatkan normalisasi sungai hanya menjadi solusi jangka pendek jika tidak dibarengi pembenahan lingkungan di kawasan hulu.
Ia menyoroti kondisi topografi Samarinda yang hampir sejajar dengan muka air laut. Situasi ini membuat kota sangat rentan terhadap fenomena backwater, yakni air balik ketika air laut pasang bertemu debit hujan tinggi.
Masalah lain datang dari laju sedimentasi yang mencapai jutaan ton per tahun akibat aktivitas di hulu sungai. Endapan ini mempercepat pendangkalan Sungai Mahakam beserta anak-anak sungainya.
Karena itu, sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dinilai krusial untuk membangun sistem tata air yang adaptif terhadap perubahan bentang alam.
Masyarakat juga diimbau mendukung upaya teknis pemerintah dengan menjaga kebersihan drainase serta tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai yang menghambat aliran air dan akses alat berat.
.jpeg)
