Tragedi Ngada mencerminkan kegagapan negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan kehidupan yang layak.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Tragedi meninggalnya seorang siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga akibat tekanan kemiskinan ekstrem, menjadi alarm keras bagi negara. Tragedi ini dinilai mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar anak, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, hingga kesehatan mental.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai peristiwa yang menimpa siswa berinisial YBS, yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000, sebagai potret nyata kemiskinan struktural yang belum dituntaskan negara.
“Saya menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak,” kata Selly di Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Selly, tragedi tersebut mencerminkan kegagapan negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan kehidupan yang layak. Ia menilai, ketika kebutuhan paling elementer seperti buku pelajaran masih menjadi penghalang hidup, maka persoalan yang dihadapi bukan lagi kemiskinan biasa, melainkan kemiskinan struktural yang sistemik.
Ia juga menyoroti realitas di banyak keluarga miskin, di mana beban ekonomi kerap dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menjadi kelompok paling rentan yang menanggung dampak psikologis dan sosialnya.
“Negara tidak boleh menutup mata. Konstitusi sudah menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Ketika akses pendidikan dasar masih menyisakan biaya tidak langsung yang memberatkan rakyat miskin, berarti negara belum sepenuhnya hadir,” ujarnya.
Selly menegaskan pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan bebas dari beban yang menyingkirkan anak-anak miskin dari harapan hidupnya. Ia mendorong evaluasi serius, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tragedi serupa tidak kembali terulang.
“Ini harus menjadi momentum evaluasi agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan, bahkan nyawa, akibat kemiskinan dan kelalaian sistem,” katanya.
Ia menilai Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta lembaga terkait seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan tragedi kemanusiaan semacam ini. Selly mendesak penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan yang dijalankan secara proaktif dan berbasis data lapangan.
Sementara itu, pemerintah pusat turut menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah. Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menyatakan tragedi di Ngada menunjukkan urgensi kehadiran aparat desa dalam membaca kondisi warganya secara langsung.
“Langkah pencegahan hanya bisa berjalan jika aparat di tingkat lokal benar-benar hadir, terutama di daerah dengan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi seperti NTT,” kata Prasetyo usai jumpa pers di Istana Kepresidenan, Rabu (4/2) malam.
Menurut dia, kepala desa dan kepala dusun memegang peran strategis untuk memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan program negara. Aparat desa perlu rutin memantau kondisi sosial dan segera melaporkan jika menemukan warga yang belum terdata sebagai penerima bantuan.
“Kepala desa atau kepala dusun harus terus melakukan pemantauan. Jika ada warga yang belum masuk sebagai penerima manfaat program pemerintah, itu harus segera dilaporkan,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan kehadiran negara tidak boleh berhenti di level kebijakan pusat. Negara harus benar-benar terasa hingga lapisan paling bawah, terutama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ia juga menyoroti persoalan klasik lemahnya pendataan dan pelaporan di tingkat desa yang kerap berujung pada kegagalan mendeteksi tekanan ekonomi dan psikologis yang dialami anak-anak dan keluarga rentan.
“Di sinilah peran perangkat paling bawah menjadi sangat menentukan,” katanya.
Prasetyo memastikan pemerintah pusat telah melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, untuk merespons kasus ini secara menyeluruh.
Sebagaimana diberitakan, seorang siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia dan meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya, MGT (47). Dalam surat yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan pesan perpisahan kepada sang ibu.
Korban diketahui tinggal bersama neneknya. Sang ibu merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak.
