Lima bulan menanti kepastian, kabar yang ditunggu ribuan nakes RSKD Balikpapan dan RSUD AWS Samarinda akhirnya tiba.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Setelah tertunda selama lima bulan sejak Juni 2026, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi hampir 4.000 tenaga kesehatan di dua rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dijadwalkan cair pekan ini. Total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran tersebut mencapai sekitar Rp 100 miliar lebih.
Dua rumah sakit yang dimaksud adalah RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan dan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.
Direktur RSKD Balikpapan Ahmad Jais mengatakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim saat ini tengah memproses kelengkapan dokumen untuk pencairan TPP. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, dana akan segera masuk ke rekening masing-masing tenaga kesehatan.
"Total tenaga kesehatan di RSKD hampir 2.000 orang. Jumlahnya kurang lebih sama dengan jumlah tenaga kesehatan di RS AWS Samarinda. Kalau proses ini berjalan lancar, minggu ini sudah masuk ke rekening," ujar Jais.
Jais menjelaskan pembayaran TPP bagi tenaga kesehatan di kedua rumah sakit tersebut tertunda sejak Juni 2026. Padahal, tunjangan itu semestinya dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan penyaluran gaji.
Menurut dia, keterlambatan pencairan terjadi karena adanya sejumlah tahapan birokrasi dan penetapan regulasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Ada tahapan di Kemendagri, mulai dari harmonisasi hingga review. Setelah di-review, dokumen dilengkapi kembali agar bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Pergub)," terangnya.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar TPP tenaga kesehatan di kedua rumah sakit rujukan provinsi tersebut mencapai sekitar Rp 130 miliar.
Jais mengatakan pembayaran TPP yang tertunda selama lima bulan terakhir sangat dinantikan para tenaga kesehatan karena berkaitan dengan kesejahteraan mereka.
Ke depan, ia berharap keterlambatan serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, pemetaan kebutuhan dan pengusulan anggaran perlu dikoordinasikan lebih awal dengan tim anggaran.
Di sisi lain, Jais menilai kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer ke daerah turut memengaruhi kondisi keuangan daerah tahun ini.
"Hampir semua daerah saat ini terdampak pemangkasan transfer daerah. Alokasinya dikurangi, tidak seperti dulu lagi. Jadi, belanja daerah pasti menyesuaikan semua," kata dia.
