EKSPOSKALTIM, Bontang - Terkait sorotan DPRD Bontang mengenai pemasangan portal di sejumlah titik pintu masuk kawasan industri PT Pupuk Kaltim beberapa waktu lalu, mendapat respons pengguna media sosial.

Sayangnya, respons tersebut menggunakan bahasa yang tidak sepantasnya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bontang Nursalam saat memimpin rapat bersama PT Pupuk Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), di ruang rapat DPRD Jalan Moch Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Selasa (28/2) sore.

Salam menjelaskan, bahasa yang kurang mengenakkan tersebut telah diposting di media sosial (medsos).

Namun ketua DPRD yang baru dilantik ini tidak menyebutkan nama pengguna akun yang memposting komentar tersebut.

"Ada oknum yang melontarkan kata-kata bahwa DPRD itu oon (beloon),” ucap Nursalam.

Komentar tersebut membuat gerah anggota dewan. Salam menyebut sudah menyimpan postingan tersebut untuk dijadikan bukti.

“Kami akan melakukan perundingan untuk kemungkinan akan dibawa ke ranah hukum. Kita beri pelajaran untuk tidak merendahkan martabat lembaga,” tegasnya.

“Kami tidak permasalahkan mau pasang berapa portal. Tapi jangan membuat aturan sendiri, dari mana aturannya KTP masyarakat harus ditinggal di pos. KTP ini kan identitas yang harus melekat dan dijamin undang-undang untuk selalu dibawa,” tambahnya.