Ambisi menghapus kasus TB dan HIV dalam empat tahun ke depan menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan layanan hingga kebutuhan tenaga kesehatan.
EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Target ambisius pemerintah untuk mengeliminasi kasus Tuberkulosis (TB) dan HIV secara total (zero cases) pada tahun 2030 dihadapkan pada realitas lapangan yang pelik di Kota Samarinda.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah saat ini masih didera berbagai keterbatasan akut.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus Partai Demokrat ini usai memimpin kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdoel Moeis pada Jumat (5/6/2026). Kunjungan tersebut bermaksud untuk meninjau langsung ruangan-ruangan dan kesiapan fasilitas yang dibutuhkan dalam penanganan penyakit menular tersebut.
"Memang semua sedang keterbatasan," ujar Puji blak-blakan.
Meski berada dalam kepungan keterbatasan, Puji mengapresiasi upaya RS IA Moeis yang tetap berupaya melaksanakan pengembangan fasilitas, khususnya untuk pengelolaan pasien TB dan HIV. Pengembangan ini mengandalkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan segera. Terkait dengan yang ada, saya kira ini sudah maksimal rumah sakitnya," lanjutnya.
Namun, persoalan tidak berhenti pada ketersediaan fisik bangunan. Sektor sumber daya manusia (SDM) tenaga medis juga berada dalam kondisi kritis. Saat ini, RS IA Moeis mengandalkan rote resident (dokter residen yang dirotasi) bantuan dari Universitas Mulawarman (Unmul).
Puji mengingatkan bahwa eskalasi kasus TB dan HIV di Ibu Kota Kalimantan Timur ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sebagai kota terbuka dengan jumlah penduduk mencapai 868 ribu jiwa lebih, ditambah posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda menjadi episentrum penularan yang sangat rentan.
Kasus tersebut bahkan menjadi perhatian di kawasan pinggiran seperti Palaran dan Bukuan.
"Karena pasien-pasien yang berobat di sana ternyata itu bukan pure orang sana. Tapi dari wilayah lain seperti kawasan utara dan ulu," bebernya.
Dengan kondisi nyata ini pun Puji mempertanyakan keberhasilan target eliminasi tahun 2030, termasuk pemenuhan SDM di tengah aturan pelarangan pengangkatan tenaga honorer.
Namun Puji menilai status RS IA Moeis yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat menjadi solusi fleksibel untuk merekrut tenaga kerja.
"Kalau tidak bisa berarti harus ke pusat atau memperkuat rumah sakit-rumah sakit swasta untuk bekerjasama penanganan pasien HIV," pungkasnya.
.jpeg)
.png)
