Kaltim belum sepenuhnya lepas dari karhutla ketika ancaman bencana mulai bergeser.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Kalimantan Timur (Kaltim) belum sepenuhnya keluar dari tekanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara fase musim kemarau perlahan menuju penghujung.
Di saat titik panas masih terpantau tinggi dan luasan karhutla telah mendekati 8.000 hektare, pemerintah mulai dihadapkan pada ancaman bencana berikutnya ketika musim hujan masuk.
Berdasarkan laporan rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim hingga 5 Oktober 2026, tercatat 1.964 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai 7.952,60 hektare yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan luasan terdampak paling besar, yakni 2.483,24 hektare dari 346 kejadian. Disusul Kabupaten Paser dengan 1.412,11 hektare dari 495 kejadian, Kutai Barat 1.268,58 hektare dari 191 kejadian, serta Berau dengan 1.008,55 hektare dari 241 kejadian.
Jika dilihat berdasarkan jenis wilayah yang terbakar, sebagian besar berada di luar kawasan hutan. Lahan non-hutan mendominasi dengan luas 6.187,90 hektare, sedangkan kawasan hutan yang terdampak mencapai 1.726,20 hektare dan area perkebunan 38,50 hektare.
Tekanan kebakaran bahkan masih berlanjut memasuki Oktober. Hingga 5 Oktober, tercatat 114 kejadian dengan luasan 254,07 hektare. Penambahan kejadian mencapai 28 kasus pada 3 Oktober, 30 kasus pada 4 Oktober dan lima kasus pada 5 Oktober.
Di sisi lain, pemantauan hotspot menunjukkan ancaman belum sepenuhnya mereda. Dalam tiga hari, 3–5 Oktober, tercatat masing-masing 1.042, 849 dan 871 titik panas. Pada 5 Oktober saja, sebanyak 673 hotspot berada dalam kategori “Lainnya” atau di luar kawasan konsesi, dari total 871 titik panas yang terpantau.
Konsentrasi hotspot terbesar selama periode tersebut berada di Kutai Kartanegara, Paser dan Kutai Timur, dengan mayoritas berada pada tingkat kepercayaan sedang.
Namun, di tengah situasi tersebut, pemerintah mulai mempersiapkan perubahan karakter ancaman. Prediksi masuknya musim hujan pada penghujung Oktober membuat penanganan bencana tidak bisa hanya berfokus pada karhutla dan kekeringan.
Kepala BPBD Kaltim, Buyung Dodi, mengatakan pemerintah telah memetakan 14 risiko bencana di wilayah Kaltim. Selain karhutla dan kekeringan, risiko tersebut mencakup cuaca ekstrem, banjir, gempa, kegagalan teknologi dan sejumlah ancaman bencana lainnya.
“BPBD itu sudah melakukan kajian, bahwa ada 14 risiko bencana di Kaltim, ya mulai dari karhutla, kekeringan, cuaca ekstrim, banjir, gempa, kegagalan teknologi dan beberapa lainnya,” kata Buyung Dodi kepada EksposKaltim, Selasa (6/10).
Menurutnya, kekeringan dan banjir merupakan dua ancaman yang sejak lama menjadi persoalan berulang di Kaltim. Keduanya juga memiliki konsekuensi yang berbeda dan membutuhkan pola mitigasi yang berbeda.
Kekeringan, kata dia, dapat memicu persoalan lanjutan berupa kebakaran hutan dan lahan hingga asap. Tingkat dampaknya bergantung pada panjang dan intensitas periode kering.
Sementara banjir memiliki karakter berbeda. Kondisi geografis sejumlah wilayah Kaltim yang relatif rendah serta kedekatan dengan aliran sungai membuat peningkatan debit air akibat hujan berpotensi lebih cepat menimbulkan genangan.
“Kalau banjir semakin (besar) intensitasnya banjirnya semakin meluas. Karena memang (kontur) kita dataran rendah, sehingga kalau misalnya ada lonjakan air akibat hujan dan lain-lain, ya kita ini lebih mudah untuk kena banjir,” jelasnya.
Perubahan musim tersebut membuat pemerintah harus menghadapi dua persoalan sekaligus. Di satu sisi, karhutla masih menghasilkan kejadian dan hotspot. Di sisi lain, intensitas hujan yang meningkat berpotensi memunculkan banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Buyung mengatakan mitigasi telah disiapkan melalui dukungan penanganan, koordinasi antarpihak, hingga apel kesiapsiagaan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak berarti pemerintah dapat menghilangkan seluruh potensi bencana.
“Kita juga tidak bisa mencegah terjadinya banjir, itu kan gak mungkin,” tegasnya.
Sebab, menurut dia, persoalan banjir melibatkan banyak sektor. Ketika persoalan muncul karena rendahnya daya resap air, misalnya, penanganannya tidak hanya menjadi kewenangan BPBD. Begitu pula jika persoalannya berkaitan dengan sistem drainase.
“Nah itu sektor lain juga,” ujarnya.
Risiko Tak Bisa Dihindari, Dampaknya yang Ditekan
Buyung menilai kekeringan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari faktor alam yang tidak sepenuhnya dapat dihindari. Prinsip yang sama berlaku terhadap bencana lain dimana pemerintah tidak mungkin menghilangkan seluruh risiko, tetapi dapat menekan dampaknya.
Ia menegaskan bahwa bencana merupakan risiko yang pada dasarnya harus dihadapi. Karena itu, ukuran kesiapsiagaan bukan semata-mata apakah bencana terjadi atau tidak, melainkan seberapa besar dampaknya dapat ditekan dan seberapa cepat proses pemulihan dilakukan.
“Dari sisi risiko itu, pasti kita terima, nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita upayakan bagaimana dampaknya itu tidak signifikan. Atau pemulihannya lebih cepat,” jelasnya.
Dalam konteks banjir, pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan peningkatan curah hujan sekaligus memperkuat langkah peringatan dan pencegahan.
Upaya tersebut, lanjut Buyung, telah dilakukan mulai dari peringatan hingga pencegahan. BPBD juga telah melibatkan pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memperkuat pemantauan di wilayah masing-masing.
“Kita juga pasti rapat dengan seluruh camat dan seluruh lurah untuk membantu untuk memantau,” pungkasnya.
