EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Dalam rangka mewujudkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kontrak daerah (TKD) dan pengurus RT di Bontang, Pemerintah Kota Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman kerjasama di Aula Graha Pemuda Bontang, Jumat (13/3/2020) Malam.

Kepala Disnaker Kota Bontang Ahmad Asnem merasa bersyukur atas terwujudnya program tersebut dengan memfasilitasi terkait tekhnis kegiatan tersebut bersama tim Pemerintah Kota.

“Alhamdulillah, dari rapat ke rapat internal baik dari BPJS maupun tim yang dimotori oleh kami bersama bagian Pemerintahan yang dipimpin oleh 3 asisten. Kenapa 3 asisten karena asisten 1 terkait dengan pembinaan seluruh RT dan jajarannya, asisten 2 adalah memang yang membawahi bidang ketenagakerjaan serta asisten 3 yang membawahi PNS dan non PNS,” jelasnya.

Kata dia, program ini terkait banyak pihak sebab sama-sama mempunyai nomenklatur ketenagakerjaan. Terlebih lagi hal tersebut diatur oleh PP dan Perwali.

Dari sekian panjangnya proses yang dilakukan sampai ke Bagian Hukum dan Pemerintahan. Akhirnya, sudah sah ditandatangani dan terhitung sejak tanggal tersebut setelah diserahkan sudah langsung berlaku,” terangnya.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bontang M. Ramdhoni menyakinkan iuran tidak naik tapi manfaatnya yang bertambah. Program ini melindungi Ketua RT, Sekretaris dan Bendahara. BPJS ini hanya berlaku ketika menjabat saja.

“Contohnya 3 bulan dia menjadi RT meninggal, kan otomatis RT itu diganti. Akan tetapi orang baru ini dibayar lagi oleh Pemda dan seterusnya,” bebernya.(adv)